Kemenko Polkam akan Bangun 200 Hunian Tetap di Lokasi Bencana di Aceh
- Kemenko Polkam mengirimkan 20 mobil penjernih air ke wilayah terdampak banjir di Sumatra.
- BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir di Sumatra sudah mencapai 1.178 jiwa, dengan 147 orang dilaporkan hilang.
- Hingga Rabu (7/1/2026), masih terdapat sembilan daerah di Aceh yang berstatus tanggap darurat, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah beralih ke fase transisi darurat.
Jakarta, IDN Times - Bantuan bagi korban banjir di tiga provinsi di Pulau Sumatra terus mengalir. Salah satu bantuan datang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berupa mobil penjernih air untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago pada Selasa (6/1/2026) mengirimkan 20 unit mobil penjernih air melalui jalur laut. Pengiriman dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan kapal ADRI milik TNI Angkatan Darat (AD). Mobil tersebut disiapkan untuk memasok air bersih bagi korban banjir di wilayah terdampak.
"Yang paling utama bagi kami yakni bagaimana kami cepat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karenanya saya menitipkan 20 unit mobil penjernih air," ujar Djamari dalam keterangan tertulis pada Rabu (7/1/2026).
Djamari menambahkan, satu unit mobil penjernih air telah lebih dulu dikirim ke Aceh dan sudah dimanfaatkan masyarakat di Bumi Serambi Mekkah. Selain bantuan air bersih, Kemenko Polkam juga berencana membangun sekitar 200 hunian tetap bagi korban banjir.
Hunian tersebut akan dibangun dalam satu kawasan atau kluster agar memiliki keseragaman desain dan fungsi.
"Kami buat karena kami tidak mau nanti di sebelahnya ada rumah lain lagi yang berbeda model dan tipe. Sehingga, lebih baik saya bikin satu kluster," tutur dia.
Djamari juga merencanakan pembangunan fasilitas pendukung, seperti musala dan ruang serba guna untuk aktivitas warga. Salah satu lokasi pembangunan hunian tetap berada di Desa Balee Panah, Kabupaten Bireuen, Aceh. Pada hari ini, Bupati Bireuen telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian sementara di lokasi tersebut.
Djamari turut menyampaikan apresiasi kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang mendukung pengiriman 20 mobil penjernih air bagi korban banjir Sumatra. Menurut dia, bantuan tersebut murni untuk kepentingan masyarakat.
"Ini semua untuk kepentingan masyarakat. Mari sama-sama kita tunjukkan kepada bangsa ini kebersamaan kita," tutur dia.
2. Jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatra sudah tembus 1.178 jiwa
Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Selasa (6/1/2026), jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatra telah mencapai 1.178 jiwa. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena terdapat 147 orang dilaporkan hilang. Saat ini, 242.174 warga masih mengungsi.
Korban meninggal terbanyak tercatat di Aceh, yakni 543 jiwa. Provinsi ini juga mencatat jumlah pengungsi tertinggi dengan 217.780 orang.
"Sekali lagi pemerintah dan pemerintah daerah mengucapkan simpati dan bela sungkawa yang mendalam. Tentu saja kami mendoakan supaya korban jiwa diberikan tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat memberikan keterangan pers, Selasa kemarin.
Ia menegaskan, proses pencarian korban masih terus dilakukan hingga evaluasi status tanggap darurat provinsi pada akhir perpanjangan periode ketiga, yaitu 8 Januari 2026.
3. Sembilan daerah di Aceh masih berstatus tanggap darurat
BNPB mencatat, hingga Rabu (7/1/2026), masih terdapat sembilan daerah di Aceh yang berstatus tanggap darurat. Daerah tersebut antara lain Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Gubernur Aceh sebelumnya telah memperpanjang status tanggap darurat untuk ketiga kalinya hingga Kamis (8/1/2026).
"Sebanyak sembilan kabupaten atau kota sudah bergerak ke fase transisi darurat. Jadi, kami harapkan fase transisi darurat akan diikuti oleh kabupaten atau kota lain pada saat perpanjangan tanggap daruratnya berakhir," tutur dia.
"Status tanggap darurat provinsi masih akan berlanjut hingga 8 Januari 2026. Pencarian dan pertolongan masih dilakukan di daerah-daerah yang berstatus tanggap darurat," imbuhnya.
Sementara itu, seluruh wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah sepenuhnya beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi darurat.
