Menko Polkam Klaim Huntap Warga Aceh Tahan Gempa, Siap Huni Sebelum Ramadan
- Menko Polkam Djamari Chaniago berharap hunian tetap untuk korban banjir bandang di Aceh Utara bisa dihuni sebelum Ramadan.
- Pemprov Aceh harap langkah Kemenko Polkam ditiru pihak lain untuk membangun hunian tetap bagi korban bencana.
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 22 Januari 2026.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, meninjau lokasi rencana pembangunan hunian tetap (huntap) untuk masyarakat korban banjir bandang di Gampong Nelayan Merah Putih, Gampong Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara, Rabu, 7 Januari 2026.
Rencananya ada 104 rumah yang akan dibangun di kompleks hunian tetap di Kuala Cangkoi. Masing-masing rumah memiliki luas 36 meter persegi.
"Jadi, ukuran bangunan 6X6 meter dengan luas tanah 120 meter persegi. Rumah ini sudah dilengkapi dengan dua ruangan kamar tidur, ruang tamu dan kamar mandi," ujar Djamari di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan dalam kompleks rumah tersebut juga terdapat musala dan ruang pertemuan. "Bangunan yang akan didirikan sebagai hunian tetap para korban bencana ini merupakan rumah tahan gempa," ujar purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu.
Kelebihan lainnya, kata Djamari, struktur bangunan pada hunian tetap menggunakan bahan-bahan siap pasang, sehingga masa pembangunan sangat cepat yaitu satu bulan.
1. Menko Djamari berharap hunian tetap bisa dihuni warga sebelum Ramadan
Djamari berharap hunian tetap bagi korban banjir bandang dan tanah longsor rampung sebelum memasuki bulan Ramadan. Diprediksi hari pertama Ramadan dimulai pada 19 Februari 2026.
"Sebentar lagi kan kita akan melaksanakan ibadah puasa, rasanya kurang nyaman melaksanakan ibadah puasa kalau berada di titik pengungsian. Oleh karena itu (pembangunan hunian tetap) akan dipercepat supaya jadi dan bisa diisi sebelum bulan puasa, Insya Allah," kata dia.
Djamari menyebut tujuan kunjungannya ke Aceh Utara untuk meyakinkan persiapan untuk membangun hunian tetap sudah siap.
"Sudah siap baik lahannya, administrasinya, dan bahkan siap juga calon penghuninya," tutur dia.
Pembangunan ratusan hunian tetap itu, kata Djamari, dibiayai Kemenko Polkam.
2. Pemprov Aceh harap langkah Kemenko Polkam ditiru pihak lain
Sementara, dalam kunjungan Menko Djamari turut didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Ia mengatakan Kemenko Polkam merupakan pihak pertama yang menginisiasi pembangunan hunian tetap untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh Utara.
Fadhullah mengutip kalimat Djamari, langkah itu dilakukan Kemenko Polkam untuk memantik pihak lain, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum yang memiliki kemampuan agar tergerak melakukan hal serupa.
Fadhlullah juga mendampingi Djamari berdialog dengan beberapa warga yang menerima manfaat hunian tetap. Ia juga memberikan bantuan perangkat sekolah untuk anak-anak korban bencana. Hal itu sejalan dengan aktivitas belajar yang sudah dimulai di tahun ajaran baru yang dimulai sejak Senin kemarin.
3. Gubernur Aceh kembali perpanjang status darurat hingga 22 Januari 2026
Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang untuk kali ketiga status tanggap darurat bencana di Aceh. Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, status tanggap darurat diperpanjang hingga 22 Januari 2026.
"Maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2026," kata pria yang akrab disapa Mualem itu seperti dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (9/1/2026).
Perpanjangan ketiga status tanggap darurat berlaku selama 14 hari ke depan, sejak 9 sampai 22 Januari 2026. Ia juga mengingatkan beberapa hal terkait penanganan bencana di Aceh.
"Yang pertama perkuat koordinasi dengan status pemulihan pascabencana dengan kementerian/Lembaga dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan darurat bencana," ujarnya.
Mualem juga meminta agar segera melakukan pembersihan lingkungan pemukiman penduduk, sarana ibadah, sekolah, pasar, sawah dan kebun warga yang terdampak bencana.
