DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak di Papua dan Sumut

16 Sep 2022, 11:35 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (dok Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Heddy menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan DKPP jelang Pemilu 2024. Terlebih dalam pemilu serentak itu muncul daerah otonomi baru (DOB) Papua.

"Kami menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan DKPP, terutama kesekretariatan. Karena dalam rangka pemilu ke depan, terutama pemilu daerah otonomi baru di Papua," ujar dia.

1. Papua dan Sumut jadi daerah rawan pelanggaran pemilu

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan pantauan DKPP, setidaknya ada beberapa wilayah yang sangat rawan pelanggaran etika pemilu. Dia menjelaskan Papua jadi provinsi tertinggi potensi pelanggaran ketimbang daerah lainnya. Kemudian disusul Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan.

"Papua itu menurut pantauan DKPP termasuk daerah yang sangat rawan, artinya pelanggaran etika pemilu di papua itu tertinggi, dibanding daerah lain. Yang tertinggi itu ada dua, papua kemudian Sumatra Utara. Disusul Sulawesi Selatan," ucap dia.

2. DKPP bakal beri perhatian khusus pada daerah rawan pelanggaran

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heddy memastikan pihaknya bakal memberi perhatian khusus kepada sejumlah wilayah yang berpotensi rawan pelanggaran.

"Dua itu yang akan menjadi perhatian kita, kebetulan di Papua nanti ada pemilu DOB. Sehingga perlu perhatian khusus bagi DKPP, untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemilu di sana," tutur dia.

3. DKPP sosialisasikan pendidikan politik dan etika pemilu

Ilustrasi pemilih pemula. (IDN Times/Istimewa)

Lebih lanjut, Heddy menegaskan, DKPP bakal membuat berbagai pendidikan politik dan etika pemilu. Sehingga dia berharap, ke depan tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu.

"Ke depan kita akan lebih banyak melakukan pendidikan politik di masyarakat dan pendidikan etika di penyelenggara pemilu. Sehingga diharapkan ke depan, tidak banyak perkara yg ditangani oleh DKPP, tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu," imbuh dia.