DPR Bakal Panggil IDI-Terawan Bahas soal Pemecatan Eks Menkes

Felly menilai, pencopotan keanggotaan Terawan oleh IDI tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pasalnya, belum dijelaskan kesalahan kode etik yang disebut-sebut dilakukan oleh Terawan hingga terancam tak bisa menjadi dokter.

Sementara itu, Felly menilai Terawan memiliki kapabilitas menjadi dokter. Dia juga menyinggung prestasi Terawan sebelumnya yang menjadi Dirut RSPAD Gatot Soebroto, dan sempat menduduki kursi Menteri Kesehatan.

“Semua rata-rata Komisi IX menyayangkan hal ini terjadi, dan mereka meminta segera untuk mediasi. Ini kan bagaimana ya, seorang mantan menkes bisa jadi seperti ini, apalagi dokter lain,” ucap Felly.

Selain itu, Felly menekankan, pihaknya bakal kembali mengkaji ulang aturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran dan pendidikan kedokteran. Dia menjelaskan, aturan itu berpotensi diubah jika tidak bisa memayungi para dokter secara adil.

“Jadi saya pikir kami harus review kembali aturan itu, supaya kita punya power untuk mengatur segala sesuatunya, bukan oleh organisasi tertentu,” tutur dia.

Terawan sebelumnya diusulkan dicopot dari keanggotan IDI oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) dalam Muktamar XXI di Banda Aceh, Jumat 25 Maret. Usulan itu belum disetujui oleh Ketum PB IDI Adib Khumaidi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyebut, pemecatan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto oleh Majelis Kode Etik Kedokteran tidak sah karena belum diketok oleh PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang baru dilantik.

Dasco juga menilai pencopotan Terawan dari keanggotaan IDI bisa berbahaya bagi dunia kedokteran.

Pasalnya, Terawan dinilai banyak membantu dunia kedokteran dengan temuan-temuannya seperti digital subtraction angiography (DSA) atau lebih dikenal “cuci otak”, dan Vaksin Nusantara.