Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
DPR Bakal Panggil Mendiktisaintek soal Polemik Kampus Dirikan SPPG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani soroti kampus kelola dapur MBG. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Komisi X DPR RI akan memanggil Mendikti Saintek Brian Yuliarto untuk meminta klarifikasi soal izin kampus mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum transparan.
  • Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mendorong perguruan tinggi berperan aktif sebagai agen perubahan dalam program MBG, bukan sekadar lokasi pembangunan dapur gizi.
  • Nanik menegaskan BGN tidak mewajibkan kampus mendirikan dapur MBG dan menghormati keputusan masing-masing perguruan tinggi terkait keterlibatan dalam program tersebut.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
DPR mau panggil Pak Menteri Brian Yuliarto buat tanya kenapa kampus boleh urus tempat makanan sehat namanya SPPG. Katanya banyak rektor tidak setuju karena takut kampus jadi sibuk masak, bukan belajar. Tapi Bu Nanik dari Badan Gizi bilang kampus boleh bantu kalau mau, enggak juga enggak apa-apa, soalnya ini cuma ajakan baik.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Rencana DPR memanggil Mendikti untuk meminta klarifikasi menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik. Di sisi lain, sikap Badan Gizi Nasional yang menekankan peran kampus sebagai agen edukasi tanpa paksaan mencerminkan pendekatan kolaboratif dan menghargai kemandirian perguruan tinggi dalam mendukung program peningkatan gizi masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi X DPR RI berencana memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto untuk meminta penjelasan terkait kampus yang diperbolehkan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyatakan Kemendikti harus mengklarifikasi secara utuh kepada publik alasan pemberian izin SPPG.

"Kemendikti harus menjelaskan kenapa kampus diberikan izin untuk mengelola. Apakah itu kepentingannya karena untuk riset, untuk membantu masyarakat sekitar dan apa, ini kan belum dijelaskan," kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

"Kami meminta, ya mudah-mudahan nanti tanggal 19 (Mei) juga kami akan undang Kemendikti untuk menjelaskan itu di forum rapat kerja dengan Komisi X," sambungnya.

1. Bisa menimbulkan konflik kepentingan

Menteri Pendidikan Tinggi,Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lalu mengatakan, Komisi X DPR akan meminta penjelasan Mendikti terkait mekanisme pemberian izin pengelolaan dapur MBG kepada kampus. Sebab, slot dapur MBG sudah penuh.

"Kami pertanyakan, katanya kan slot dapur sudah ditutup, sudah habis, loh kok kampus bisa? Nah itu kami pertanyakan," ujarnya.

Anggota Fraksi PKB DPR RI ini menilai, keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur MBG dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, keterlibatan kampus ini bisa menggeser tugas perguruan tinggi dari bidang pendidikan.

"Kalau kita lihat perkembangannya, banyak rektor yang menolak. Dikhawatirkan nanti terjadi konflik kepentingan itu tadi, kemudian berubah haluan yang tadinya tujuan perguruan tinggi adalah fokus terhadap dunia pendidikan tinggi, dengan adanya pengelolaan dapur nanti dikhawatirkan untuk berubah fokus atau target dan tujuan dari pendidikan tinggi itu sendiri," kata dia.

2. BGN mau kampus jadi agent dari program MBG

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang saat berada di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa (5/5/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendorong perguruan tinggi tidak sekadar menjadi lokasi pembangunan dapur program MBG, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam menyukseskan program tersebut.

Hal itu disampaikan Nanik dalam kegiatan BGN Goes To Campus di Auditorium Prof A. Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (5/5/2026). Ia menegaskan, keterlibatan kampus sangat penting, bukan hanya sebagai laboratorium, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pengembangan program MBG.

“Jadi kami ingin kampus itu bukan hanya jadi laboratorium, tapi benar-benar memahami dan bisa menjadi agent dari program MBG,” ujar dia.

3. BGN tak memaksa pihak kampus dirikan dapur MBG

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang saat berada di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa (5/5/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Nanik juga menanggapi aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menolak pembangunan SPPG di dalam kampus. Nanik menegaskan, BGN tidak memaksa setiap kampus untuk membangun SPPG.

"Bukan penolakan bahasanya jangan vulgar. Mereka hanya mengatakan kami enggak mau membangun kan enggak apa-apa. Kalau ada yang mau membangun juga syukur ya kan ini kan kesadaran masing-masing, kan enggak wajib," ujar Nanik usai kegiatan BGN Goes To Campus di Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa (5/5/2026).

Nanik menyampaikan, BGN tidak masalah jika ada perguruan tinggi yang tidak mau dikunjungi dalam program BGN Goes To Campus. Ia mengaku sama sekali tidak ada paksaan.

"Kami juga sebaliknya, aku enggak mau didatengin sama BGN, ya, tidak apa-apa. Wong penerima manfaat juga enggak mau terima juga enggak kita paksa. Jadi enggak ada paksaan," kata dia.

Editorial Team