Surat Terbuka untuk Kepala BGN, BEM KM IPB Tolak Kampus Jadi Dapur MBG
- BEM KM IPB menolak rencana BGN melibatkan kampus dalam proyek Makan Bergizi Gratis, menilai perguruan tinggi tidak pantas dijadikan pelaksana proyek pemerintah.
- Mahasiswa menyoroti banyaknya SPPG bermasalah, kasus keracunan massal, serta dugaan keterlibatan oligarki dan politik dalam pengelolaan program MBG.
- BEM KM IPB mengkritik anggaran tidak tepat sasaran seperti pengadaan kaus kaki Rp6,9 miliar dan motor listrik 21.800 unit yang dinilai berpotensi membuka ruang korupsi.
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University menolak rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melibatkan perguruan tinggi dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
BEM KM IPB menegaskan, instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual tidak pantas untuk dijadikan pelaksanaan proyek tumbal pemerintah.
"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong Pak, jangan terlalu memaksa!" demikian seruan terbuka BEM KM IPB, dikutip IDN Times, Kamis (7/5/2026).
1. Soroti puluhan SPPG banyak dimiliki oligarki
Dalam keterangannya, BEM KM IPB menilai implementasi program MBG saat ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kasus keracunan massal, persoalan standar operasional (SOP) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga dugaan konflik kepentingan dalam proyek ini.
Mahasiswa juga menyoroti ribuan SPPG yang ditutup karena tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, mereka mengkritik dugaan keterlibatan kepentingan politik dan oligarki dalam pengelolaan sejumlah SPPG.
“Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Jika masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tulis BEM KM IPB.
2. Soroti implementasi program MBG di daerah
BEM KM IPB juga menilai pemerintah saat ini masih menerapkan satu model pelaksanaan MBG secara seragam di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas kelembagaan maupun kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah.
Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan standar makanan, kasus keracunan, hingga persoalan kewenangan kelembagaan. BEM KM IPB meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program.
“Implementasi program makanan bergizi gratis selalu memakai satu model yang dipaksakan diterapkan pada semua wilayah seolah-olah memiliki kapasitas lembaga yang setara dan kesiapan infrastruktur yang sama, namun realitanya tidak,” tulis mereka.
3. Soroti anggaran pengadaan kaus kaki Rp6,9 miliar
Selain itu, BEM KM IPB menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Mereka mengkritik pengadaan kaus kaki senilai Rp6,9 miliar di tengah banyaknya fasilitas pendidikan yang dinilai belum layak.
Selain itu, mahasiswa juga menyinggung anggaran jasa event organizer (EO) senilai Rp113 miliar dan pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit yang disebut membuka ruang terjadinya korupsi.
BEM KM IPB menilai anggaran ini dapat dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer maupun memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan.
"Untuk pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit sebesar 900 juta yang menjadi celah ruang-ruang korupsi," tulisnya lagi.
BGN menilai, keberadaan SPPG di lingkungan kampus memiliki fungsi strategis. Selain melayani penerima manfaat, fasilitas ini dapat dijadikan laboratorium riset, baik dari aspek gizi, kesehatan lingkungan, hingga keamanan pangan.
Selain itu, BGN juga mendorong perguruan tinggi tidak sekadar menjadi lokasi pembangunan dapur program MBG, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam menyukseskan program tersebut.
