Viral! Bupati Siak Sebut Anggaran Daerah Rp1 Triliun Dialihkan ke MBG
- Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan anggaran daerah sekitar Rp1 triliun dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga dana tersebut tidak diterima oleh pemerintah daerah.
- Afni meminta seluruh camat, kepala OPD, dan pejabat terkait untuk aktif mengawasi pelaksanaan program MBG agar berjalan transparan dan sesuai tujuan di setiap wilayah.
- Pemerintah Kabupaten Siak menyiapkan langkah pengawasan terukur, termasuk aktivasi puskesmas, uji gizi, kanal pengaduan masyarakat, serta pelaporan rutin ke pemerintah pusat dengan melibatkan sektor pertanian dan perikanan.
Jakarta, IDN Times - Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, tengah menjadi sorotan, setelah video yang mengungkapkan anggaran di pemerintah daerah yang dipimpinnya, dipotong Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) beredar luas di media sosial.
Dalam video yang beredar, Afni menegaskan, saat ini anggaran di pemerintah daerahnya mengalami pengurangan signifikan. Ia menyebut dana tersebut tidak diterima daerah dan telah dialihkan untuk program MBG.
"Setengah triliun uang kita ditahan, setengah triliun lagi uang kita dipotong. Rp1 triliun hak kita hari ini tidak kita dapatkan. Sudah dialihkan dalam bentuk program MBG, terus tidak kita awasi, betapa bodohnya kita. Ucapnya dikutip akun Facebook Mahyuddin Nur, Senin (4/5/2026).
1. MBG harus diawasi
Dalam video tersebut, Afni juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat dan lurah, untuk mengawasi pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
"Maka saya minta tolong nih, camat, kepala OPD terkait, kabag (kepala bagian), kabid (kepala bidang) semuanya kawal program MBG itu," tegas mantan jurnalis itu.
2. Sejumlah langkah pengawasan MBG
Dalam video lain, Afini juga memaparkan sejumlah langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak, untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG di daerahnya.
Afni menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah terukur dengan melibatkan berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan hingga penguatan pengawasan berbasis pengaduan masyarakat.
"Kami akan melakukan langkah-langkah secara terukur untuk menjaga kualitas MBG di Kabupaten Siak. Pertama, yang kami lakukan adalah kami aktifkan semua puskesmas kami, kami aktifkan dan kami kuatkan peran ahli gizi kami, sehingga kalau dapur punya ahli gizi lalu muncul komplain dari masyarakat, maka di dapur itu kami akan melakukan uji gizi," ucapnya.
3. Pemkab Siak buka kanal pengaduan MBG
Selain itu, Pemkab Siak juga akan membuka kanal pengaduan tambahan untuk menampung laporan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Tak hanya itu, Afni menyebut, pihaknya akan melaporkan secara rutin perkembangan program MBG ke pemerintah pusat, sekaligus melibatkan sektor hulu, seperti pertanian dan perikanan dalam rantai pasok program tersebut.
"Langkah ketiga, saya setiap bulan saya akan berangkat ke Jakarta membawa laporan. Kami akan mengaktifkan seluruh dinas terkait kami yang berkaitan dengan hulu MBG. Apa itu hulu? Pertanian, perikanan. Kalau ada dapur SPPG yang menolak produk dari petani kami, produk dari nelayan kami, kami akan masukan dalam laporan kami,' ucapnya.
