DPR Curiga Usul Bawaslu Tunda Pilkada Terkait Presiden 3 Periode

Oleh sebab itu, ketimbang mengusulkan menunda Pilkada 2024, Yanuar mengimbau agar Bawaslu fokus terhadap tahapan yang sudah berjalan dan ditetapkan.

"Makanya saya begini sudahlah, kalau mau konsisten pemilu 2024 pada jadwal yang ditetapkan, lebih baik kita berpikir bagaimana menjadikan konsensus bersama ini kita jalankan dengan baik sesuai dengan kewenangan tugas masing-masing. Jangan bikin yang aneh-aneh," tutur dia.

Yanuar juga menegaskan, menunda Pilkada 2024 juga bukan perkara yang mudah. Mengingat jadwal pemilu sudah ditetapkan jauh-jauh hari.

Jika ingin menunda pemilu, harus dilakukan revisi perubahan terhadap undang-undang. Tentu perlu persetujuan dari DPR dan pemerintah.

"Kalau ditunda jadwal pilkada itu harus mengubah aturan perundang-undangannya dan itu bukan persoalan ringan karena memerlukan persetujuan DPR dan pemerintah. Itu kan memang harus mengubah Undang-Undang Pilkada," jelas dia.

Terpisah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pembahasan terkait opsi penundaan Pilkada 2024 sebetulnya dibahas dalam forum tertutup.

"Untuk persoalan itu (usul pilkada ditunda), dibahas tertutup sehingga saya gak bisa komen karena itu seharusnya rapat tertutup," kata dia saat ditemui awak media di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).

Bagja juga menegaskan, pernyataan itu hanya masih dalam tahap diskusi, bukan usulan dari lembaga.

Menurutnya, soal opsi tunda Pilkada 2024 bukan merupakan usulan serius. Namun hanya pemantik diskusi dalam sebuah pembahasan tertutup.

Oleh sebab itu, kata Bagja, usulan tersebut tidak akan diusulkan lebih lanjut, seperti ke Komisi II DPR RI.

"Itu hanya beberapa pembahasan dalam diskusi tertutup. Oke. Tidak, tidak diusulkan makanya hal itu bisa dilihat dari apa yang kemudian dalam media juga," ungkap dia.