Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur, DPR Minta Penegakan Hukum Jangan Kendur
- Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatan Jampidsus Kejagung, dan pengunduran dirinya telah disetujui Jaksa Agung ST Burhanuddin demi menjaga integritas serta netralitas proses hukum.
- DPR melalui Komisi III memastikan pembentukan Tim Pengawas untuk mengawal tiga kasus korupsi yang tengah diusut Polri dan Polda Metro Jaya agar penegakan hukum tetap berjalan optimal.
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyerukan sinergi antarinstansi penegak hukum tanpa ego sektoral guna mendukung visi Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi secara tegas dan konsisten.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta agar proses penyelidikan tiga kasus korupsi terus berjalan, meski Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
"Pengunduran diri ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).
1. DPR bentuk tim pengawas
DPR memastikan akan membentuk tim pengawas untuk mengawal hingga tuntas tiga kasus korupsi yang saat ini diusut Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya tersebut.
"Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk Tim Pengawas," kata Habiburokhman.
2. Imbau seluruh instansi punya visi yang sama
DIa mengimbau agar seluruh instansi punya visi sama dalam menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air.
'Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personal atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar-institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menjamin Komisi III DPR akan terus memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar.
3. Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatannya sebagai Jampidsus Kejagung
Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatannya sebagai Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Hari ini Sabtu (11/7/2026) bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," ujar Kapuspenkum Anang Supriatna, dalam keterangan video yang dibagikan.
Anang mengatakan, keputusan tersebut untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.
"Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas fungsi serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme berlaku," ujar dia.
"Kejaksaan Agung mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata dia.
Di sisi lain, Febrie sempat membantah mundur dari jabatannya. Dia mengatakan, hingga Jumat (10/7/2026) pagi, masih menerima perintah menyelesaikan berkas perkara.
"Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan," ujar Febrie dalam konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
"Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan," lanjut dia.
Nama Febrie menjadi sorotan setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menggeledah sejumlah lokasi. Kortastipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah kafe de’Clan dan Koin Money Changer di Jakarta Selatan (8/7/2026). Selain itu, rumah Febrie dikawasan Sentul juga ikut digeledah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan, penggeledahan ini dalam rangka penyidikan dugaan kasus korupsi, suap, gratifikasi, hingga pencucian uang.
“Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian Kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan proses penyidikan,” kata Budi di lokasi.
