DPR Desak Bapanas Segera Salurkan Bantuan Pangan untuk 33 Juta Keluarga

Alex mengatakan, bantuan pangan tersebut sedianya telah diputuskan dalam rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) tanggal 29 Januari 2026 lalu, di Jakarta. Namun, hingga hari ini belum cair.

Rapat yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disepakati, penyaluran Bapang beras dan minyak goreng dilakukan sekali salur untuk alokasi 2 bulan, yakni Februari dan Maret 2026.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV, seperti halnya pada penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

Adapun, jumlah KPM Bapang tahun 2026 ini diperbanyak hingga 81,9 persen dari jumlah KPM program serupa sebelumnya, yang berada di angka 18,2 KPM setiap bulannya.

Secara kuantitas, untuk penyaluran 2 bulan sekaligus tersebut, Bulog sebagai pihak yang mendapat tugas untuk menyalurkan, akan mengeluarkan stok beras sebanyak 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Demi pelaksanaan program pro-rakyat tersebut, anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp11,92 triliun.

“Beras seberat 10 kg beserta minyak goreng 2 liter per bulan itu, tentunya akan mampu meredam gejolak harga di bulan Ramadan, terlebih hari raya Idul Fitri 1447 H/2026 M makin dekat. Bapang ini tentunya sangat ditunggu calon penerima. Jangan biarkan KPM menunggu janji pemerintah dalam waktu lama,” kata Ketua DPD PDIP Sumatra Barat itu.

Menurut Alex, Bapang ini sangat penting karena akan mampu menjaga harga sembako tetap stabil dan menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran Idul Fitri.

Alex menjelaskan, program serupa digelar dua tahap pada 2025. Tahap pertama dengan alokasi Juni dan Juli berupa bantuan pangan beras 10 kg setiap bulan kepada 18,2 KPM.

Kemudian pada tahap kedua, khususnya untuk alokasi Oktober dan November, pemerintah menambahkan paket bantuan dengan 2 liter minyak goreng dengan jumlah KPM yang sama setiap bulannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga pernah melaporkan implikasi positif program bantuan pangan beras yang turut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan Indonesia.

Saat itu disebutkan, program bantuan pangan beras berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Ini menurun 0,33 persen pada Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin pada September 2022.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan pangan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di periode Ramadan 1447 Hijriah. Adapun bantuan tersebut berupa 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan.

“Akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan pemerintah maupun K/L yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi Ramadan-Idul Fitri di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

“Target penerimanya adalah 35,04 juta keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4,” sambungnya.

Pemerintah juga tetap menyalurkan bansos untuk korban bencana banjir Sumatra dan wilayah lainnya dengan anggaran Rp2,3 triliun. Ada juga bantuan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) dengan anggaran senilai Rp20 triliun.