DPR Harap Efisiensi Tak Korbankan Pendidikan, PJJ Harus Dikaji Serius

24 Mar 2026, 15:01 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengevaluasi total proses rekruitmen dan kontrak penerima. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Lalu Hadrian Irfani menegaskan efisiensi energi jangan sampai menurunkan mutu pendidikan dan meminta kajian mendalam soal dampak PJJ terhadap capaian belajar serta kesenjangan akses di daerah.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan PJJ selektif sesuai karakteristik mata pelajaran, sambil memastikan koordinasi lintas kementerian agar kebijakan efisiensi energi tetap menjaga kualitas layanan publik.
Kebijakan efisiensi juga mencakup rencana WFH satu hari per pekan bagi ASN dan sektor swasta, yang akan diterapkan setelah Lebaran 2026 untuk menekan dampak lonjakan harga minyak dunia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menyoroti wacana pemerintah untuk memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Lalu Hadrian menilai, kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. Ia juga mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif untuk melihat dampak PJJ terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial siswa.

Selain itu, Lalu Hadrian turut menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah, yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan selama pelaksanaan PJJ.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Selasa (24/3/2026).

1. Efisiensi tidak boleh korbankan pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah cari solusi terbaik perhatikan status guru honorer. (IDN Times/Amir Faisol)

Ketua DPW PKB NTB itu mengapresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan PJJ atau pembelajaran daring.

Namun, dia menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, seperti penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini agar dapat ditinjau ulang atau dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," kata dia.

2. Pemerintah kaji pemberlakukan PJJ

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pimpin rakor di Gedung PMK/ dok Kemenko PMK

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.

Menurut Pratikno, skenario ini sedang dikaji oleh pemerintah untuk diterapkan menyusul adanya langkah efisiensi di tengah ancaman krisis global.

Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.

3. Pemerintah kaji ASN hingga karyawan swasta WFH

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok Humas Ekon

Pemerintah mengkaji kebijakan fleksibilitas waktu kerja berupa work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan untuk efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan aturan teknis mengenai kebijakan tersebut sedang disusun. Rencananya, pemberlakuan WFH tersebut tidak hanya menyasar ASN pusat, melainkan juga pemerintah daerah hingga sektor swasta.

"Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dalam lima hari kerja," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Airlangga memberikan sinyal kebijakan WFH akan mulai berlaku setelah masa Lebaran 2026. Namun, pemerintah masih perlu menentukan tanggal pastinya untuk memulai implementasi di lapangan.

"Pasca lebaran tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," kata Politikus Golkar itu.