DPR: Kementerian Tak Dibatasi Tak Bakal Pengaruhi Anggaran

17 Sep 2024, 17:39 WIB

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan jumlah kementerian tak terbatas di kabinet Prabowo tak pengaruhi postur anggaran. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memastikan jika jumlah kementerian di kabinet Prabowo yang tidak terbatas tak akan mempengaruhi postur anggaran.

Dia menjelaskan, mengacu pada UU APBN 2025 anggaran tersebut sudah dialokasikan di postur cadangan dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan Said Abdullah saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tidak akan mempengaruhi postur. Karena kalau sampai postur, maka APBN-P. Karena ini tidak ada hubungan dengan postur, karena sudah dicadangkan anggarannya," kata dia.

Adapun, persetujuan anggaran untuk kementerian baru kata Said akan ditentukan melalui Komisi DPR RI.

"Sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra," ujar dia.

1. Presiden diberikan keleluasaan menambah kementerian

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan jumlah kementerian tak terbatas di kabinet Prabowo tak pengaruhi postur anggaran. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Said menegaskan, berdasarkan UU APBN 2025, Presiden Terpilih diberikan keleluasaan menambah kementerian atau badan, termasuk juga memisah nomenklatur kementerian seusai yang dibutuhkan.

Anggaran itu kemudian dialokasikan di dalam anggaran cadangan dan lain-lain dalam undang-undang tersebut.

"Khususnya Pasal 51, memberikan keleluasaan bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian atau badan, atau memecah kementerian yang ada," kata dia.

"Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," lanjutnya.

2. Gerindra sebut bakal ada kementrian yang dilebur dan dipisah

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan partainya resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi di Pilkada 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap, bakal ada kementerian yang dipisah dan digabung di kabinet Prabowo-Gibran. Ia pun mengungkapkan, jumlah kementerian akan bertambah.

"Ada kementerian yang dipisah ada beberapa kementerian yang memang digabung," kata Muzani.

Kendati demikian, Muzani belum mengetahui secara detail pembahasan pos kementerian itu. Namun, ia memastikan sudah pembasahan terkait adanya penggabungan atau pemisahan kementerian di era Prabowo.

"Memang jumlah keseluruhan mungkin bertambah dari yang sekarang, jumlahnya berapa saya nggak tahu persis. Tapi penambahan atau pemisahan dari 1 kementerian semua sudah dibicarakan melalui kementerian," ujar Wakil Ketua MPR RI.

3. Program pemerintah diharapkan bisa lebih fokus

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebut calon menteri Prabowo dari profesional bukan berarti non partai. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih jauh, Muzani juga menegaskan, bahwa penambahan pos kementerian ini program yang dijalankan pemerintah bisa lebih fokus.

Muzani tak menampik ada kementerian yang tertinggal dan mengharuskan kementerian itu untuk dipisah.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," kata dia.