DPR Tunggu Hasil Pertemuan Sekjen Parpol soal RUU Pemilu

20 Agu 2026, 13:49 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

DPR Tunggu Hasil Pertemuan Sekjen Parpol soal RUU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komisi II DPR masih menunggu hasil pertemuan sekjen partai politik yang diyakini turut membahas RUU Pemilu.
Tahapan Pemilu 2029 disebut baru dimulai pada Juni 2027, sementara seleksi penyelenggara pemilu dinilai lebih mendesak.
PKB mengakui pertemuan sekjen koalisi membahas politik dan Pemilu 2029 serta penyatuan langkah membantu pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kamis (13/8/2026)

Para sekjen koalisi partai politik pemerintah menggelar pertemuan di kediaman Sekjen Gerindr Sugiono. Pertemuan itu membahas konstelasi politik dan Pemilu 2029.

Jumat (14/8/2026)

Cak Udin menyampaikan bahwa pertemuan sekjen turut membahas politik dan Pemilu 2029 di Gedung DPR RI, Jakarta.

Kamis (20/8/2026)

Dede Yusuh menyatakan Komisi II DPR masih menunggu hasil pembahasan pertemuan sekjen partai politik.

Juni 2027

Tahapan Pemilu 2029 disebut baru akan dimulai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Komisi II DPR menunggu hasil pertemuan sekjen partai politik yang diyakini membahas perkembangan RUU Pemilu.
Who?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuh, sekjen partai politik, Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, serta pemerintah terlibat dalam pembahasan ini.
Where?
Dede dan Cak Udin menyampaikan keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Dede menyampaikan keterangan pada Kamis (20/8/2026). Pertemuan sekjen berlangsung pada Kamis (13/8/2026).
Why?
Desakan percepatan RUU Pemilu muncul karena kekhawatiran tahapan seleksi penyelenggara pemilu semakin mendekat.
How?
DPR menunggu keputusan pimpinan untuk memulai panja RUU Pemilu dan menunggu usulan pemerintah mengenai calon komisioner penyelenggara pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Dede dari Komisi II DPR masih menunggu hasil pertemuan para sekjen partai. Mereka membahas Pemilu 2029 dan RUU Pemilu. Pemilu 2029 baru mulai Juni 2027. Tetapi memilih orang untuk menyelenggarakan pemilu lebih dekat. DPR juga masih menunggu nama calon dari pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Masih adanya waktu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai memberi ruang bagi parlemen untuk menampung aspirasi masyarakat. Pertemuan sekjen partai politik dan rencana penjaringan masukan dari masyarakat sipil serta organisasi kepemiluan juga membuka peluang pengayaan pembahasan RUU Pemilu di Komisi II DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pembahasan dalam pertemuan terbatas antara sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pada Kamis (13/8/2026) lalu.

Dede juga meyakini, pertemuan para pimpinan parpol itu turut membahas perkembangan RUU Pemilu. Sebab, sekjen merupakan kepanjangan tangan ketua umum parpol.

"Kalau pertemuan para Sekjen, pasti urusannya partai, kan? Nah, kalau salah satu yang berurusan dengan partai kan adalah undang-undang Pemilu. Jadi kita juga berharap bahwa ada output nanti dialog-dialog di antara para Sekjen ini yang bisa menjadi pengayaan bagi kita di Komisi," kata Dede di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

1. Tahapan pemilu 2029 masih panjang, seleksi penyelenggara lebih mendesak

Wakil Ketua DPR RI Dede Yusuf (IDN Times/Amir Faisol).

Di sisi lain, politikus Demokrat itu menegaskan, tahapan pemilihan umum (pemilu) 2029 masih panjang sehingga parlemen masih punya waktu yang cukup untuk menampung semua aspirasi di masyarakat.

Menurut dia, tahapan Pemilu 2029 baru akan dimulai pada Juni 2027. Namun, hal yang lebih mendesak merupakan proses tahapan seleksi penyelenggara pemilu. Komisi II DPR sementara ini juga masih menunggu keputusan pimpinan DPR untuk bisa memulai panja RUU Pemilu sekaligus menjaring masukan masyarakat sipil dan organisasi kepemiluan.

"Jadi konteksnya supaya tidak salah arti, undang-undang Pemilu itu tahapannya baru bulan Juni 2027. Jadi masih panjang, masih banyak waktu," kata Dede.

2. Tahapan seleksi penyelenggara pemilu tanggung jawab pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai perubahan Jawa Barat jadi Tatar Sunda belum diperlukan. (IDN Times/Amir Faisol).

Lebih jauh, dia mengungkap alasan ada desakan pembahasan RUU Pemilu untuk dipercepat di DPR. Menurut dia, desakan itu muncul karena kekhawatiran terhadap mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang tahapannya sudah semakin mendekat. Padahal, tahapan itu bisa menggunakan UU Pemilu yang lama.

Kendati demikian, Dede mengatakan, DPR tidak memiliki kuasa penuh untuk menyikapi tahapan seleksi penyelenggara pemilu karena semua tahapan dan mekanismenya merupakan ranah pemerintah. Hingga saat ini pun, DPR belum menerima usulan pemerintah mengenai nama-nama calon komisioner penyelenggara pemilu.

"Kenapa kemarin ramai-ramai pengen dipercepat, pengen dipercepat? Karena masalah ini saja. Masalah penyelenggara. Nah, bolanya bukan di DPR, bolanya di pemerintah. Pemerintah mengusulkan nama-nama," kata Dede.

3. PKB akui pertemuan Sekjen bahas pemilu 2029

Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid alias Cak Udin menyampaikan, partainya menerima kekalahan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid alias Cak Udin, mengungkap isi pertemuan para sekjen koalisi partai politik pemerintah di kediaman Sekjen Gerindra Sugiono pada Kamis (13/8/2026). Pernyataan ini disampaikan Cak Udin menjawab pertanyaan apakah dalam pertemuan itu turut dibahas politik dan Pemilu 2029. Ia tak menampik, dalam pertemuan itu turut dibahas mengenai konstelasi politik dan pemilu 2029. Menurut dia, semua rumusan terbaik dipikirkan demi menghasilkan demokrasi yang lebih baik.

"Iya, pasti semua dibahas untuk mencari rumusan yang terbaik yang memang mampu menjadikan demokrasi kita lebih baik lagi," kata Cak Udin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, pertemuan itu digelar untuk menyatukan langkah seluruh partai koalisi untuk membantu pemerintah dalam menjalankan semua kebijakannya. Kesamaan pandangan itu diharapkan menjadi katalisator yang baik bagi aspirasi rakyat yang diajukan baik kepada pemerintah maupun kepada DPR.

"Kita menyatukan langkah seluruh partai-partai koalisi untuk membantu penuh pemerintah dalam menjalankan semua kebijakan," kata dia.