Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menguji Politik Rangkul Semua demi Stabilitas

19 Oct 2026, 15:02 WIB3 min read

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menguji Politik Rangkul Semua demi Stabilitas

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika hadir ketika penetapan paslon di Komisi Pemilihan Umum (KPU). (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fase konsolidasi politik dan pengujian daya tahan koalisi.
Politik akomodasi memperkuat pemerintahan, tetapi juga memperbesar tantangan penyelarasan kepentingan.
Pembicaraan Pemilu 2029 berpotensi menguji soliditas koalisi dan arah kerja sama politik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pilpres 2024

Prabowo mengusung agenda keberlanjutan. Agenda tersebut dinilai tidak otomatis menghasilkan basis politik yang mandiri.

Dua tahun masa pemerintahan

Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berada pada fase penting untuk merapikan barisan dan menguji daya tahan koalisi.

Senin (19/10/2026)

Arifki Chaniago menyampaikan bahwa konsolidasi politik masih menjadi agenda utama pemerintah.

2029

Kepentingan jangka panjang terkait kepemimpinan nasional dan pembicaraan Pemilu 2029 diperkirakan menguji soliditas koalisi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Konsolidasi politik dan akomodasi pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai sedang diuji untuk menyatukan beragam kepentingan koalisi.
Who?
Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, partai politik pendukung, serta pengamat politik Arifki Chaniago.
Where?
Dalam pemerintahan dan koalisi politik nasional Indonesia.
When?
Dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran; pernyataan Arifki disampaikan Senin (19/10/2026).
Why?
Untuk merapikan barisan, menjaga stabilitas, dan menyatukan kepentingan yang beragam dalam pemerintahan.
How?
Melalui konsolidasi politik, akomodasi, dukungan partai, serta upaya membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintahan Prabowo dan Gibran sudah berjalan dua tahun. Mereka mengajak banyak partai dan orang dari kelompok berbeda untuk bekerja bersama. Kata pengamat, cara ini bisa membuat pemerintahan lebih kuat, tetapi banyak kepentingan harus disatukan. Menjelang Pemilu 2029, kerja sama itu akan diuji.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Masuknya sejumlah figur dari kubu berseberangan dan dukungan luas partai politik dapat memperkuat pemerintahan. Akomodasi politik juga menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas. Jika kepentingan yang beragam mampu disatukan, koalisi besar tersebut berpeluang menghasilkan dukungan yang konsisten terhadap agenda pemerintahan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times — Dua tahun masa pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi fase penting untuk “merapikan barisan” sekaligus menguji daya tahan koalisi. Dukungan luas partai politik dan masuknya sejumlah figur dari kubu berseberangan memang memperkuat pemerintahan. Namun, di balik koalisi besar tersebut tersimpan pekerjaan rumah: menyatukan beragam kepentingan tanpa membuat arah kebijakan kehilangan fokus.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menyebut, konsolidasi politik masih menjadi agenda utama pemerintah. Menurutnya, agenda keberlanjutan yang diusung Prabowo sejak Pilpres 2024 tidak otomatis menghasilkan basis politik yang mandiri.

“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri dengan membuka ruang dukungan Megawati atau faksi yang kalah di Pilpres 2024,” ujar Arifki kepada IDN Times, Senin (19/10/2026).

1. Politik rangkul semua

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berjalan bersama saat masuk ke Ruang Sidang Kabinet Paripurna, 20 Juli 2026 (dok. Sekretariat Presiden)

Ia menilai, masuknya sejumlah figur oposisi merupakan strategi akomodasi atau “politik rangkul semua” demi meredam gejolak dan menjaga stabilitas. Namun, konsekuensinya adalah semakin banyak kepentingan yang harus dikelola.

“Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda,” lanjutnya.

Tantangan konsolidasi tidak hanya bersumber dari jumlah partai pendukung, melainkan juga keberadaan empat poros kekuatan utama di balik koalisi: Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara. Menurut Arifki, keempat poros ini memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu searah.

Oleh karena itu, penyatuan kepentingan membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi rutin dan pembagian kursi di pemerintahan. Pemerintah harus memastikan koalisi besar ini tidak berubah menjadi “kapal besar dengan banyak nakhoda” yang terkesan solid diatas kertas, tetapi hati dan kepentingannya sudah mengarah ke Pilpres 2029.

“Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelas Arifki.

2. Perbedaan kepentingan semakin mencolok ketika pembicaraan Pemilu 2029 mulai mengemuka

Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (dok. Setwapres)

Perbedaan kepentingan diprediksi akan semakin mencolok ketika pembicaraan Pemilu 2029 mulai mengemuka. Arifki mengingatkan, ruang kompromi politik memiliki batas, dan koalisi yang saat ini tampak kompak bisa memasuki fase uji retak saat kepentingan elektoral mulai mengeras.

“Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.

3. Dua tahun pertama jadi pembuktian apakah akomodasi politik Prabowo-Gibran bisa menjadi soliditas berkelanjutan

Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (dok. Setwapres)

Dua tahun pertama ini akan menjadi pembuktian apakah akomodasi politik Prabowo-Gibran dapat berkembang menjadi soliditas yang berkelanjutan, atau sekadar menjadi “gencatan senjata” yang menyimpan persaingan di bawah permukaan. Ukuran utamanya adalah kemampuan pemerintah menyatukan kepentingan yang beragam menjadi kerja nyata dan kebijakan yang efektif.

“Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” imbuh Arifki.