Eks Penyidik KPK: Pengembalian Uang Raja Juli Tak Hapus Pidana

Praswad pun mempertanyakan motif dan waktu laporan penolakan gratifikasi oleh Raja Juli ke KPK. Dalam mekanisme pelaporan gratifikasi, barang atau uang yang diterima harus diserahkan kepada KPK untuk dilakukan pemeriksaan dan penetapan status.

Menurutnya, apabila uang tersebut telah dikembalikan kepada pihak pemberi sebelum diserahkan kepada KPK, maka proses pelaporan gratifikasi menjadi tidak relevan karena objek yang dilaporkan sudah tidak berada dalam penguasaan pelapor.

“Selain itu, pelaporan baru dilakukan setelah OTT terjadi, sehingga wajar apabila publik mempertanyakan mengapa pelaporan tersebut tidak dilakukan sejak awal penerimaan,” ujarnya.

Praswad menilai apabila suatu peristiwa telah memiliki indikasi dan proses penanganan sebagai tindak pidana suap, maka mekanisme pelaporan gratifikasi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan perkaranya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Pekom KPK mengatur bahwa laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti apabila diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf d juga menegaskan bahwa laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti apabila patut diduga terkait tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 15 mengatur bahwa dalam kondisi tersebut KPK meneruskan informasi atas laporan gratifikasi kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

“Dengan demikian, pelaporan gratifikasi tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengubah dugaan suap menjadi sekadar perkara gratifikasi ataupun menghindari proses pidana. Sebab, apabila setiap perkara suap dapat dialihkan menjadi gratifikasi hanya melalui pelaporan setelah peristiwa terungkap, maka upaya penindakan korupsi, termasuk operasi tangkap tangan, akan kehilangan efektivitasnya,” Kata Praswad.

“Karena itu, dugaan suap yang telah memiliki rangkaian fakta dan hubungan peristiwa yang jelas harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Diketahui, skandal pemberian amplop diungkapkan sendiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di depan para jurnalis. Raja mengakui sempat menerima amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Pengakuan itu disampaikan ketika sang bupati ditangkap KPK. Kemudian, Raja Juli melaporkan penerimaan itu ke KPK.

Amplop itu diberikan Suhardiman Amby pada 2 Juni 2026, lalu diklaim baru sempat dikembalikan 12 Juni 2026. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu baru melaporkan kepada KPK pada 3 Juli 2026.

Di sisi lain, Suhardiman telah mengakui pemberian itu kepada Raja Juli. Uang itu diduga didapatkan dari gaji petani yang dikumpulkan di Koperasi Unit Desa (KUD). KPK pun masih mendalami polemik pemberian uang dalam amplop ini.