Akselerasi Bangun SDM, Kemnaker akan Dirikan BLK Pusat di Setiap Provinsi
Ilustrasi Balai Latihan Kerja (BLK). (Dok. Kemnaker)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kementerian Ketenagakerjaan berencana membangun BLK yang dikelola langsung Kemnaker di setiap provinsi. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan SDM. Berkenaan dengan itu, Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, menyatakan bahwa Kemnaker akan menerapkan kebijakan transformasi BLK pada 2021.
“Transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” kata Dirjen Binalattas, Budi Hartawan, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Senin (02/11/2020)
Baca Juga: Kemnaker: Millennial Harus Sigap agar Tak Tertinggal Transformasi Zaman
1. Program pembangunan BLK merupakan kelanjutan dari program 3R BLK
Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan/Dok. KemnakerBudi Hartawan menjelaskan, sebelumnya Kemnaker menerapkan program 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) BLK. Program yang berlangsung sejak 2016 sampai 2020 ini bertujuan memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi sehingga dapat menciptakan SDM kompeten sesuai kebutuhan industri dalam jumlah yang memadai.
Program 3R diterapkan di 5 BLK Besar, yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, dan BBPLK Medan. Program ini dinilai berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program transformasi BLK bertujuan melanjutkan program 3R.
“Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R, yang telah kita lakukan di 5 BBPLK dari 2016 sampai 2020,” ujar Budi Hartawan.
2. Kemnaker akan menerapkan transformasi BLK 4R
Ilustrasi Balai Latihan Kerja (BLK). (Dok. Kemnaker)Editor’s picks
Budi juga mengatakan, nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R, yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.
“Dalam reformasi kelembagaan ini idealnya setiap provinsi ada UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat), minimal 1 UPTP,” kata Budi.
Tak hanya itu, reformasi kelembagaan juga mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
3. Kemnaker juga akan melakukan dua hal ini dari segi refomasi kelembagaan
Dirjen Binalattas Kemnaker Budi Hartawan/Dok. KemnakerDari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan bahwa langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan UMKM; membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.
“Banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang. Ini yang harus kita optimalkan bersama,” ujar Budi.
Adapun dari sisi redesain substansi pelatihan, akan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi; implementasi Long term Training; fokus pelatihan pada sektor prioritas; penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK; penyiapan peserta pemagangan luar negeri; dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.
“Untuk revitalisasi sarana dan prasarana akan dilakukan pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,” katanya. Biro Humas Kemnaker. CSC
Baca Juga: Kemnaker: Kerja Sama Ketenagakerjaan ASEAN Harus Lebih Dipererat
Berita Terkini Lainnya
