Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta terkait usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Sebelumnya, William menyoroti anggaran Lem Aibon sebesar Rp82 miliar, kini anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu menyoroti anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar dan pengadaan komputer senilai Rp121 miliar.
William mengungkapkan, ada kejanggalan dalam usulan anggaran pengadaan bolpoin oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, yang masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata William, Rabu (30/10).
Selain itu, William juga heran dengan anggaran 7.313 unit komputer senilai Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa, nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," ucap William.
Saat ini, DPRD DKI Jakarta tengah dikejar tenggat waktu pembahasan KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020 hanya tinggal menyisakan sekitar satu bulan, karena batas waktu akhir dari Kemendagri hingga 30 November. Padahal idealnya pembahasan KUA-PPAS dilakukan selama empat bulan.
"Di saat kita tahu idealnya untuk membahas ini bisa 3 sampai 4 bulan," jelasnya.