Fenomena Hijrah di Indonesia, Membahayakan NKRI Atau Tidak?

Menurut David, varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini adalah hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban.

Hijrah jenis ini  tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tren ini, lanjut David, hanya sebuah respons atas modernitas dalam gaya hidup, yang menurut pelakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan juga tidak mencerminkan budaya timur.

Sedangkan fenomena hijrah yang cukup plural adalah tren hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional.

Varian hijrah ini dinilai dapat mengancam NKRI. "Kenapa? Karena hijrah ini sudah sampai kepada titik ideologi,” ujar David, Kamis (25/7), di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut David, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa bukan hanya varian terkait gaya hidup saja yang rentan akan perubahan menuju ideologi. Bahkan, orang yang tadinya berprinsip sekuler-modern juga rentan terpapar ideologi.

“Persoalannya, ketika terjadi transformasi dari lifestyle ke ideologis, berarti ada keterlambatan negara untuk hadir mengatasi masalah tersebut,” tutur David.

David menilai, perlu dilakukan riset sosio-antro-politis untuk memetakan fenomena hijrah secara lebih komprehensif, akurat, dan presisi. Tujuannya adalah agar pendekatan dalam menghadapi masyarakat yang melakukan tindakan hijrah berada pada kondisi yang tepat dan terarah.

Selaras dengan David, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, makna hijrah yang sesuai dengan ayat Alquran surat Al-Baqarah ayat 218 adalah berpindah dari perilaku buruk ke perilaku baik.

Masih kata Jaleswari, pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, bahwa hijrah bermakna baik jika menuju sikap kolaboratif, sehingga jika itu terjadi maka harus disebarkan ke seluruh elemen anak bangsa.

“Dalam pidato Presiden Jokowi November lalu, Presiden mengingatkan hijrah harus dimaknai dengan artikulasi yang bersifat positif. Kita semua harus hijrah dari pesimisme ke optimisme, konsumtif ke produktif, dari marah-marah ke sabar-sabar, yang individualistik ke kolaboratif,” ujar wanita yang akrab disapa Dani ini.

David menjelaskan, jika negara salah dalam memahami dan mengatasi fenomena tren hijrah, maka akan memicu resistensi terhadap kehadiran negara, bahkan bisa sampai pada titik anti NKRI.

Terkait hal ini, dia menegaskan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sesungguhnya harus menjadi tulang punggung hijrah dalam nafas keislaman dan keindonesiaan.

Dani juga mengatakan, kaum yang melakukan hijrah harus ditemani, harus dibina dengan agama. Pemerintah harus memberikan pemahaman agar tidak terjadi tindakan diskriminatif, judgemental, dan tidak mendiskriminasi kelompok agama yang tidak ekspresif.

“Orang-orang Islam perlu lebih perhatian, bersama-sama mereka tumbuh untuk dikawani bersama-sama. Jangan dimusuhi justru harus diisi dan bersinergi dengan mereka,” tutur Dani di lokasi yang sama.