Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kemendagri Minta Pemda Sebarkan Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintah

2 min read
Kemendagri Minta Pemda Sebarkan Informasi Capaian Dua Tahun Pemerintah
Rapat koordinasi tentang capain dua tahun pemerintah di Kemendagri, Rabu (11/11/2026). (Dok. Kemendagri)
  • Pemda diminta menyebarluaskan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan secara terstruktur, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

  • Kepala daerah diminta memimpin penyampaian informasi melalui konferensi pers, media sosial, kanal resmi pemda, dan videotron.

  • Kemendagri akan menggelar rapat koordinasi berkala hingga akhir Desember 2026, dimulai dari sektor kesehatan dan pendidikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah daerah (pemda) diminta menyebarluaskan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan agar diketahui masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Benni Irwan, di acara Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Kita ingin informasi ini disampaikan secara luas. Kita ingin disampaikan secara terstruktur, lebih transparan, dan mudah-mudahan mudah pula diakses oleh masyarakat," ujar Benni dikutip dari siaran pers.

Menurut dia, keterlibatan pemda diperlukan karena berbagai program kementerian/lembaga dilaksanakan hingga ke daerah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

  1. 1. Banyak masyarakat belum tahu program pemerintah dalam dua tahun

    Bangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Pakansari Bogor dengan deretan pintu berwarna merah dan atap seng merah marun.
    Gerai Kopdes Merah Putih di Pakansari Bogor. IDN/Times Linna Susanti

    Benni mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam dua tahun terakhir.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan sebagai pedoman bagi Pemda.

    "Melalui SE tersebut, kepala daerah diminta menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), perangkat daerah terkait, serta pejabat pengelola kehumasan untuk terlibat aktif dalam publikasi capaian pembangunan," kata dia.

  2. 2. Kepala daerah pimpin langsung penyampaian informasi ke masyarakat

    Ratusan warga memadati kawasan Taman Pandang, Jalan Silang Monas Barat Laut, Jakarta Pusat, untuk menyambut prosesi Upacara HUT ke-81 RI di
    Ratusan warga memadati kawasan Taman Pandang, Jalan Silang Monas Barat Laut, Jakarta Pusat, untuk menyambut prosesi Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026) pagi. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

    Benni juga meminta kepala daerah memimpin langsung dan memfasilitasi penyampaian informasi capaian pembangunan di wilayah masing-masing.

    Menurut dia, momentum ini juga dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk menyampaikan hasil pembangunan selama masa kepemimpinannya.

    "Dalam pelaksanaannya, penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui konferensi pers dengan melibatkan media massa, media sosial, kanal informasi resmi pemda, hingga media luar ruang seperti videotron," kata Benni.

  3. 3. Kemendagri akan gelar rapat koordinasi berkala

    Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
    Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026). (Dok. Satgas PRR)

    Guna menindaklanjuti hal tersebut, kata Benni, Kemendagri akan menggelar rapat koordinasi secara berkala hingga akhir Desember 2026.

    Pada pertemuan perdana, pembahasan difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan dengan menghadirkan narasumber dari kementerian terkait. Selanjutnya, koordinasi akan dilanjutkan dengan mengangkat berbagai sektor pembangunan lainnya.

    Kemendagri juga meminta setiap daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung paling lambat tujuh hari setelah setiap pertemuan koordinasi.

    "Laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut penyampaian informasi capaian pembangunan di daerah," ucap Benni.

Related Articles

See More