Ini Wejangan Kece untuk Paslon Millennial yang Ingin Maju Pilkada 2020
Pembangunan Tol Serang-Panimbang (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengkritisi banyaknya calon kepala daerah (Cakada), yang menjadikan program pembangunan infrastruktur sebagai misi utama dalam kampanye mereka menjelang Pilkada Serentak 2020.
Pria yang akrab disapa Umam itu menilai, program tersebut mudah dilakukan hanya dengan memanfaatkan utang. Padahal, proyek infrastruktur rentan dengan praktik korupsi.
1. Program pembangunan mudah dilakukan, apalagi dengan modal utang
Ilustrasi Utang (IDN Times/Mardya Shakti)Umam mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah sangat penting, tapi bukan utama dan butuh pengawasan dari berbagai pihak agar tidak terjadi penyelewengan.
“Infrastruktur tidak jelek, sangat penting tapi bukan yang utama. Harus dikritisi karena pembangunan sifatnya mudah dilihat. Kedua dia juga mudah dikerjakan, apalagi dengan hutang,” kata dia dalam diskusi daring bertema Calon Kepala Daerah Muda Bisa Apa? yang diselenggarakan Politika Research and Consulting (PRC), Minggu (26/7/2020).
Baca Juga: Ditanya Sosok Jagoannya di Pilkada Jatim, Khofifah Jawab Malu-malu
2. Proyek infrastruktur rentan dengan praktik korupsi
Editor’s picks
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Umam menyebutan proyek infrastruktur cenderung membuka ruang bagi praktik korupsi karena kekuatan politik, bisnis, dan elite di struktur pemerintahan saling berkolaborasi dan membentuk suatu negosiasi.
“Itu bisa menggerakan suatu kekuatan yang kemudian lebih powerful dari pada kekuatan struktur yang formal itu sendiri. Ini dalam bahasa kawan strukturalis yang disebut dengan oligarki,” ujar dia.
3. Lebih baik memberikan program terkait sistem transparansi dan akuntabilitas
Ilustrasi partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)Ketimbang program pembangunan infrastruktur, Umam berharap, kepada bakal pasangan calon millennials, agar memberikan gagasan terkait transformasi sistem transparansi dan akuntabilitas.
“Kenapa urgen? Karena itu akan berimplikasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nantinya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat. Itulah yang harus diberikan kepala daerah,” ujar dia.
Baca Juga: Airlangga Minta Kader Golkar Penuhi Target Menang 60 Persen di Pilkada
Berita Terkini Lainnya
