Musikus Indie Tolak Keras RUU Permusikan

2. RUU Permusikan tidak menjawab kebutuhan para musikus

Change.org

Arian juga menjelaskan, setiap pasal dalam RUU tersebut tidak menjawab berbagai masalah tentang kesejahteraan pekerja musik atau pengaturan pemerintah dalam menjalin ekosistem musik yang adil.

“Justru pasal-pasal di dalam RUU ini berpotensi membatasi ruang gerak dan menyensor kebebasan berekspresi musisi. Pengusulan revisi akan percuma karena berdasarkan penyisiran pasal yang kami lakukan, mencerminkan bahwa jika diubah maka semua proses harus diulang dari awal,” tuturnya.

3. Hampir seluruh pasal yang ada tidak menguntungkan musikus

Instagram Pribadi

Pria yang dikenal dengan suara lantangnya ini menilai, hampir 80 persen pasal yang ada dalam RUU Permusikan dapat menimbulkan masalah serius bila nantinya telah disahkan.

“Masalah yang ditemukan mulai dari masalah substansi, disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, potensi penafsiran ganda, hingga ketidakcermatan dalam perancangan pasal. Hampir semua pasal yang kami sisir di Daftar Inventarisasi Masalah lebih dari 80 persen problematis, sehingga harus ditolak,” ungkapnya.

4. Seharus pembuatan RUU melibatkan musikus dari berbagai aliran musik

Antara Foto/Juwita Trisna Rahayu

Ia juga menyesalkan, mengapa para pembuat kebijakan tersebut tidak melibatkan perwakilan pekerja musik mulai dari musikus independen, tradisi, daerah, dan jalanan agar benar-benar memahami kebutuhan dan tantangan permusikan hari ini.

“Kajian ini akan menelisik bagaimana pemerintah dapat menjadi fasilitator bukan controller, yang melibatkan organisasi-organisasi yang memiliki kompetensi dan pengalaman akar rumput di permusikan Indonesia sejak awal, bukan saja pemain-pemain besar di industri musik hari ini. Hal ini penting, sebab musik yang lahir dari komunitas dan masyarakatlah yang menghidupkan kebudayaan,” tegasnya.

5. DPR jangan terburu-buru mengesahkan RUU Permusikan

Ilustrasi gedung DPR. (IDN Times/Kevin Handoko)

Lebih jauh ia menegaskan agar DPR tidak tergesa-gesa dalam mengetuk palu RUU Permusikan, yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), karena tidak memiliki urgensi penting bagi kebutuhan para musikus.

“Sekali lagi, menegaskan bahwa menolak draf RUU Permusikan ini justru karena kami peduli, dan tidak mau solusi untuk menjamin perkembangan dan kemajuan ekosistem musik di Indonesia prematur dan tidak berdasar pada kajian, diskusi, dan partisipasi aktif para pekerja musik di Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga: Jika RUU Permusikan Disahkan, Kiamat bagi Penyanyi Dangdut?