PDIP Dorong 3 Hal Penting Ini Supaya RUU PKS Segera Disahkan
Diskusi publik terkait RUU PKS oleh PDIP (Dok. PDI Perjuangan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak Sri Rahayu mengatakan, pihaknya mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera dibahas dan disahkan pemerintah serta DPR.
RUU PKS, menurut Rahayu, bukan sekadar untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kejahatan seksual, namun juga mengatur kedudukan korban yang harus dilindungi secara fisik maupun mental.
"Ketua umum kami Ibu Megawati Soekarnoputri selalu concern dan mengatakan betapa pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, sangat urgen dan harus segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang," kata dia dalam diskusi publik bertajuk Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara daring, Kamis (10/9/2020).
1. PDIP minta RUU PKS bersifat lex specialis alias berdampak juga bagi pelaku kekerasan seksual
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu (Dok.PDI Perjuangan)Rahayu mengatakan, PDIP berharap RUU PKS menjadi undang-undang lex specialis alias bersifat khusus terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual, sama seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pelaku korupsi.
"Ini untuk menghapuskan kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Bukan hanya kekerasan terhadap anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Sebagai orang tua, kita prihatin dan sedih jika ada kekerasan terjadi pada anak kita," ujar dia.
Baca Juga: Dear DPR, PDIP Ajak Fraksi Tuntaskan Draf RUU PKS Agar Lekas Disahkan
2. RUU PKS harus mengatur kedudukan pelaku dan korban kekerasan seksual
Editor’s picks
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu (Dok.PDI Perjuangan)Rahayu juga mendorong agar RUU PKS tidak hanya dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan maupun kejahatan seksual. Lebih dari itu, RUU ini juga mengatur kedudukan korban yang harus dilindungi baik secara fisik maupun mental.
"Karena banyak kejadian yang menjadikan perempuan dan anak sebagai objek kejahatan seksual. Padahal, perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang seharusnya dilindungi," kata dia.
3. PDIP minta masyarakat mendukung pengesahan RUU PKS
PDIP umumkan calon kepala daerah gelombang IV (Dok.PDI Perjuangan)Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) periode 1 Januari-24 Juli 2020, kekerasan terhadap perempuan dewasa sebanyak 3.020 kasus, dengan 3.059 korban kekerasan seksual sebanyak 432 orang. Kekerasan terhadap anak sebanyak 4.116 kasus dengan 4.615 korban. Adapun korban kekerasan seksual bagi anak berjumlah 2.556 korban.
Komisi Nasional Perempuan juga mencatat kekerasan psikis dan fisik masih mendominasi di ranah privat. Sedangkan kekerasan seksual masih tinggi di ranah publik dan negara. Kajian ini menemukan kekerasan terhadap perempuan berbasis daring, yaitu sebanyak 129 kasus atau sebanyak 11 persen yang didominasi pengancaman bernuansa kekerasan seksual.
"Kami harap masyarakat solid mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan. Ke depan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi perhatian dan kerja bersama seluruh bangsa Indonesia," urai Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.
Baca Juga: PKS: RUU HIP dan RUU BPIP Beda Substansi, Tidak Bisa Ditukar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
