Timika, IDN Times - Kebijakan kenaikan harga BBM yang turut berlaku di Mimika Papua menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih khusus bagi penarik ojek.
Salah seorang penarik ojek, Jimi mengungkapkan, kenaikan harga BBM sangat memberatkan mereka. Sebab kenaikan harga BBM tak diiringi dengan kenaikan tarif ojek dan angkutan lain. Bahkan kondisi ini sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir.
Akhirnya, mereka memilih menetapkan tarif ojek berdasarkan kesepakatan bersama antara tukang ojek dan penumpang.
"Kenaikan BBM ini, kami tukang ojek ini merasa berat dengan kondisi saat ini, apalagi habis COVID. Istilahnya kami pertimbangkan, ongkosnya ojek juga tetap cukup dari zaman dulu walaupun harga BBM naik, tidak ada perubahan," kata Jimi di sebuah warung gorengan di bilangan Jalan Serui Mekar, Kelurahan Otomona, Distrik Miru, Mimika, Papua, Senin (5/9/2022).
Sebagai masyarakat kalangan bawah, dia bersama para penarik ojek lainnya berharap agar harga BBM kembali normal.
"Kalau ekonomi stabil kita mungkin imbangi dengan harga. Jadi kami berharap BBM kembali normal," sebutnya.
Sebetulnya Jimi sempat menaikan tarif harga ojeknya, tetapi dia mengaku langsung dikomplain oleh para penumpang. Alhasil, katanya, tarif ojek tetap mentok di harga Rp5 ribu untuk lokasi dalam kota.
Jimi mengungkap, sebelum kenaikan harga BBM, dia bisa mengisi penuh tangki motornya dengan Rp35 ribu. Sementara saat ini, dia harus merogoh kocek Rp55 ribu.
"Hari ini saya antar penumpang, dan sudah saya sampaikan harga BBM sudah naik, jadi harga ojek juga naik, tapi masyarakat tetap membayar sesuai tarif yang lama, kalau seperti ini, kami mau makan apa," ungkapnya.
Sementara itu, Terry, warga Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Mimika, Papua tidak mempersoalkan adanya kenaikan harga BBM. Dia merasa itu merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah menjadi yang terbaik.
Akan tetapi, dia mengaku meminta agar pemerintah pusat tetap bisa memastikan stok BBM di daerah selalu ada. Sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.
"Pemerintah dan kepolisian juga harus mengawasi penyaluran BBM, sebab bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga terjadi kelangkaan dan menyebab terjadi kenaikan harga," ungkap Terry.
Selain itu, dampak kenaikan BBM akan berpengaruh pada sejumlah bahan kebutuhan pokok. "Kami di Papua minta harga barang sudah tinggi, jangan sampai naik lagi imbas dari kenaikan BBM," ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah daerah agar menerbitkan tarif angkutan yang baru, serta menetapkan harga eceran tertinggi untuk semua item kebutuhan pokok, sehingga para pedagang tidak sesuka hati menetapkan harga kebutuhan pokok.
"Jadi kalau bisa tarif angkut disesuaikan, dan pemerintah menetapkan HET untuk semua kebutuhan pokok," katanya.