Formappi Sentil DPR, Anggap Pengecut Tak Hadapi Demonstran
- Massa protes tunjangan mewah anggota DPR
- DPR dianggap menghindar dari rakyat
- DPR diminta menanggapi dengan bijak dan tepat
Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai anggota DPR bersikap tidak bijak dan terkesan pengecut, karena tidak merespons demonstrasi yang telah berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025.
Lucius menyebut selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekali pun DPR sebagai lembaga wakil rakyat, menjumpai massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan demonstran.
"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni, yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).
1. Massa jengkel dengan tunjangan mewah anggota DPR
Menurut Lucius, tuntutan massa jelas berkaitan dengan tunjangan mewah yang diterima anggota DPR. Sementara, masyarakat hidup di tengah ekonomi yang serba sulit sekarang ini, seperti kenaikan harga bahan pokok hingga pajak.
"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi, sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan, sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," tegasnya.
2. DPR menghindar dari rakyat
Lucius menyayangkan anggota DPR yang memilih menghindar rakyat. Ia menyebut, rapat-rapat bahkan ditiadakan agar anggota legislatif tidak berhadapan langsung dengan massa.
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar? Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," kata dia.
Lucius menegaskan demonstrasi kali ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Karena itu, seharusnya DPR bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat.
"Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri? Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini? Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" tuturnya.
Lucius juga mengingatkan, hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan, fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan.
"Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya.
3. DPR harus menanggapi dengan bijak dan tepat
Menyoroti jatuhnya korban dalam demonstrasi terbaru di DPR RI, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap yang memihak kepada rakyat. Ia juga mendorong DPR segera memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak lagi menggunakan kekerasan.
"DPR tidak bisa lagi bersembunyi. Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," tegas dia.
