Jakarta, IDN Times - Forum Rektor Indonesia (FRI) bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10). Pertemuan tersebut atas inisiatif FRI.
Ketua FRI Yos Johan Utama yang juga Rektor Universitas Diponegoro (Undip) mengatakan, pertemuan tersebut membahas tentang situasi saat ini. Salah satunya terkait polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Johan menjelaskan kedatangan para rektor menemui Jokowi untuk menyampaikan kondisi terkini. Berkaitan dengan polemik sejumlah rancangan undang-undang (RUU), pemerintah disarankan dialog dan sosialisasi.
"Berkaitan dengan itu, perlunya masalah RUU yang menjadi polemik, perlu adanya sosialisasi yang ditingkatkan. Saya yakin saat ini sudah ada sosialisasi, namun kemudian ditingkatkan lagi lebih masif dan struktur. Karena banyak kejadian, ada kekurang pahaman atau informasi yang minim," kata dia.
Menurut Johan, nantinya para rektor akan menindaklanjuti dengan mengundang para perancang RKUHP untuk mendapat penjelasan. Sehingga mahasiswa bisa mengetahui substansi dalam RKUHP.
"Sehingga kita tempatkan mahasiswa itu, setuju karena paham. Tidak setuju, juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju, karena tidak paham," kata dia.
Sosialiasi tersebut, kata Johan, penting agar mahasiswa tidak hanya beraksi karena melihat di media sosial. Maka sosialisasi perancang RKUHP dirasa penting untuk mahasiswa.
"Kebetulan saya orang hukum yang sudah ikuti ini semua sejak 1982, prosesnya karena dari Undip banyak yang jadi perancang. Jadi saat ini menurut saya, boleh jadi perlu ada sosialisasi yang lebih kuat," kata dia.
Karena itu, menurut Johan, FRI mengimbau para rektor mensosialisasikan RKUHP dan RUU lainnya di kampus masing-masing. Presiden Jokowi pun menyetujui hal itu.
"Kami yang sudah menyiapkan. Dalam pernyataan kami, meminta segenap rektor di perguruan tinggi masing-masing melakukan proses sosialisasi. Presiden tentu saja setuju," tutur dia.