Fraksi PSI DPRD DKI Minta Segera  Paripurna Interpelasi Formula E

Michael berharap pekan depan agenda paripurna bisa dilaksanakan, untuk memperjelas isu Formula E di Ibu Kota yang masuk dalam isu prioritas Anies pada 2022.

Rapat paripurna, kata Michael, menjadi kewajiban berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan juga tatib DPRD DKI Jakarta. Apalagi, kata dia, sudah ada 33 anggota DPRD DKI yang menggunakan hak interpelasinya.

"Semua itu menyatakan setelah interpelasi mendapatkan 15 tanda tangan, usulan itu sudah siap secara administrasi, maka harus diparipurnakan," kata dia.

Penolakan soal interpelasi dari fraksi yang tidak mendukung, kata Michael, bukan hanya lewat pernyataan saja, namun harus dibicarakan dalam forum, yakni rapat paripurna DPRD. Usulan interpelasi dinyatakan tembus atau gugur bukan di luar ruang rapat, tapi di rapat paripurna.

"Kami optimis pada saat paripurna terjadi, akan ada partai-partai lain yang menyatakan sikap mendukung interpelasi," ujar dia.

Menurut Michael sudah satu bulan pimpinan DPRD DKI Jakarta menerima pengajuan interpelasi dari anggotanya, dan menurut dia itu waktu yang cukup lama. Maka itu, kata dia, perlu ada penyelesaian perang opini bagi partai atau anggota DPRD, baik secara individu atau kelompok, untuk mempertimbangkan apakah interpelasi ini perlu atau tidak.

"Saya rasa satu bulan waktu yang cukup juga untuk pak Gubernur melakukan manuver politik. sekarang kita bawa saja ke Paripurna hasil akhirnya seperti apa," ujarnya.