Pakar: DPR Tak Perlu Proses HMP Pemakzulan di Paripurna Jika Gibran Mundur
Akademisi Bivitri Susanti menyarankan DPR tidak melanjutkan HMP pemakzulan bila Gibran mengundurkan diri, melainkan menyatakan pendapat soal pengunduran diri untuk menghemat biaya pansus.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan HMP ke pimpinan DPR; Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pukul 11.00 WIB.
Jika jabatan wakil presiden kosong, Presiden Prabowo berhak mengajukan dua nama ke MPR untuk diverifikasi dan dipilih melalui sidang pemungutan suara sisa masa jabatan 2024-2029.
Jakarta, IDN Times - Akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyarankan agar DPR tak perlu melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) seandainya Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri hari ini ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). HMP yang didorong tak perlu diproses, kata Bivitri, menyangkut tujuan pemakzulan seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 7B yang berisi tata cara atau mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden.
"Sebab, tindak lanjut dari HMP itu harus menyusun argumen dan bukti kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK lah yang akan memeriksa apakah sudah sesuai. Bagian ini ada hukum acaranya sendiri," ungkap Bivitri di dalam akun media sosial Threads yang dikutip pada Kamis (12/11/2026).
IDN Times telah diizinkan untuk mengutip pandangan tersebut oleh Bivitri. Alih-alih memproses HMP terkait prosedur pemakzulan, pemeran film dokumenter Dirty Vote itu mendorong agar anggota parlemen menyatakan pendapat soal pengunduran diri Gibran.
"Kalau pagi ini mereka mau lanjut menyatakan pendapat di rapat paripurna ya menyatakan pendapat soal mundur. Tentu bisa disepakati (oleh anggota DPR) karena tidak ada aturan main soal ini. Jadi, bobot, konten dan ouput-nya berbeda," tutur dia.
Dalam pandangan Bivitri, mengalihkan isi HMP dari pemakzulan menjadi pengunduran diri Gibran dinilai lebih hemat dari segi anggaran. Sebab, pembentukan pansus di parlemen membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
1. Peran militer di era Prabowo akan semakin menguat
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (Youtube/MetroTV) Lebih lanjut, dengan ketiadaan Gibran di pemerintahan, posisi Prabowo diyakini Bivitri akan semakin menguat. Kekuasaannya makin besar karena didukung oleh TNI dan personel kepolisian yang diduga sudah difilter. Dalam pandangan Bivitri, hal tersebut merupakan berita buruk bagi masyarakat Indonesia.
"Dengan Gibran gak ada lagi (entah mundur ataupun dimakzulkan), artinya posisi Prabowo semakin menguat. 'Otot' nya semakin kuat karena ada TNI dan polisi yang sudah difilter oleh Prabowo," kata Bivitri.
Pada Rabu kemarin sebanyak 120 anggota DPR resmi menyerahkan HMP ke pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna hari ini. 120 anggota DPR itu berasal dari 8 fraksi partai di parlemen. Artinya, semua partai setuju untuk mendesak agar Gibran lengser dari kursi wapres.
2. Gibran disebut serahkan pengunduran diri ke MPR jam 11.00
Infografis 120 anggota dewan DPR HMP pemakzulan Wapres Gibran. (IDN Times/Anjani) Sementara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pukul 11.00 WIB. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Habiburokhman, yang tengah memimpin rapat, hendak menyerahkan hak berbicara kepada anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman.
"Karena beliau ada ikut acara MPR, dipersilakan bicara duluan," kata Habiburokhman.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra itu menyebut Gibran akan tiba pukul 11.00 WIB.
"Jam 11.00 Gibran akan menyerahkan pengunduran dirinya, Pak," tutur dia.
3. Prabowo berhak ajukan dua nama ke MPR sebagai pengganti Gibran
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026). (Youtube/MetroTV) Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal Gibran, Presiden Prabowo Subianto berhak mengajukan dua nama.
"Kalau wakil presiden kosong, maka akan dilakukan pengisian dengan cara nanti presiden mengajukan dua nama ya kepada MPR," ungkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto kepada IDN Times pada Selasa, 10 November 2026.Dua nama yang diajukan presiden akan diverifkasi terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk MPR. Jika tidak memenuhi syarat, maka calon akan dikembalikan kepada presiden.
"Kalau tidak memenuhi syarat, maka calon akan dikembalikan kepada presiden untuk diajukan ulang," jelasnya.
Ketika calon sudah memenuhi syarat, MPR akan bersidang untuk melakukan pemungutan suara pemilihan wakil presiden sisa masa jabatan 2024-2029. Kalau hasilnya sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang."Kalau pemungutan suara kedua sama lagi, maka akan diserahkan kepada presiden untuk dilakukan pemilihan sendiri oleh presiden," katanya.
