FSGI Dorong Mendikdasmen Berani Setop Program Barak Militer KDM

19 Mei 2025, 17:33 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa saat meninjau program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

Intinya sih...

FSGI meminta Mendikdasmen menghentikan program barak militer ala Gubernur Jawa Barat karena dinilai tak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas.
FSGI menilai kegiatan barak militer bagi siswa tak memiliki perencanaan aksi yang jelas, tidak berbasiskan data, kajian, dan pengalaman pihak lain.
FSGI menilai barak militer bagi siswa hadir sebagai kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalahnya, dan berpotensi tak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku.

Jakarta, IDN Times - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berani menghentikan program barak militer ala Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. FSGI mengatakan program ini dinilai tak ada landasannya.

“Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas,” kata Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, Senin (19/5/2025).

1. Tidak memiliki perencanaan aksi yang jelas

Siswa berada di barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

FSGI juga menilai kegiatan barak militer bagi siswa yang disebut nakal ini tidak memiliki perencanaan aksi yang jelas. Tak berbasiskan data, kajian dan pengalaman pihak lain sebagai contoh.

"Misalnya pendidikan di Sekolah Taruna Magelang, kurikulumnya jelas sebagaimana sekolah umum lainnya dan dididik oleh guru-guru berkualitas, sementara urusan pengemblengan fisik saja yang ditangani militer, porsi guru jauh lebih besar dalam proses pembelajaran," katanya.

2. Hadir sebagai kebijakan instan

Sejumlah siswa berjalan memasuki barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

FSGI menilai barak militer bagi siswa ini hadir sebagai kebijakan instan, tak menyentuh akar masalahnya dan berpotensi tak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku.

FSGI juga sebut tak ada dokumen yang jadi pedoman pelaksanaan kegiatan ini, termasuk perencanaan, proses pembelajarannya hingga penilian bagi siswa yang memang masuk ke barak itu.

"Dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya," kata dia.

3. Berimplikasi pada evaluasi

Anggota TNI merazia barang bawaan siswa sebelum memasuki barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (ANTARA FOTO/Abdan Syakura)

FSGI khawatir ketiadaan silabus atau modul malah menempatkan pelajar yang masuk jadi kelinci percobaan. Karena proses pendidikan dilakukan dengan sadar dan terencana, menurut FSGI.

Tujuannya disebut harus jelas, kurikulum hingga silabusnya juga harus disiapkan. Maka akan ada evaluasi jelas yang bisa diukur dengan jelas dan diolah nantinya.