Gerindra Hormati Sikap Ganjar Jadi Oposisi: Kami Tak Mungkin Halangi

07 Mei 2024, 18:10 WIB

Ganjar Hadir di Posko Mahfud MD sebelum debat Cawapres pada Jumat (22/12/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan partainya menghormati keputusan mantan capres Ganjar Pranowo yang menyatakan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Tentu sikap tersebut merupakan hak dari Pak Ganjar ya, secara pribadi," kata dia dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).

Habiburokhman menegaskan, Indonesia merupakan negara yang menjamin berlangsungnya demokrasi. Sehingga setiap pihak bebas memiliki perbedaan pandangan politik.

"Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik ya, menjamin perbedaan politik antar para pihak," ungkapnya.

1. Keputusan Ganjar tidak mungkin dihalangi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di Kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan (11/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Habiburokhman menuturkan, pihaknya tidak mungkin menghalangi pilihan politik Ganjar. Sikap menjadi oposisi juga dianggap bukan pilihan yang buruk.

Namun ia memastikan, komunikasi para elite Gerindra dengan Ganjar hingga saat ini terjalin dengan baik.

"Kami dengan pak Ganjar setahu saya komunikasi tetap terjalin dengan baik antarpetinggi-petinggi partai Gerindra dengan pak Ganjar, enggak ada masalah ya dan sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah ya, yang tidak baik," jelasnya.

"Kami yakin apapun pilihan pak Ganjar ya niatannya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara," sambung dia.

2. Gerindra buka suara soal isu penambahan kursi di kabinet

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman saat memimpin konferensi pers Putusan DKPP yang memberikan sanksi jajaran KPU terkait pendaftaran Gibran sebagai cawapres di Media Center TKN, Jakarta (5/1/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Saat ditemui terpisah, Habiburokhman tak membantah soal isu jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah hingga 40.

Ia justru menilai sesuatu yang baik bila Prabowo menambah jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang. Di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah menteri mencapai 34 orang.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga gak ada masalah. Justru semakin banyak (menteri), semakin bagus. Itu dalam pandangan saya pribadi," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).

3. Bantah penambahan menteri untuk akomodasi politik

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ia pun membantah rencana Prabowo yang ingin menambah jumlah menteri lantaran ingin mengakomodasi kepentingan parpol yang sudah mendukungnya di kampanye pilpres.

"Ya, itu lah kesalahan cara berpikir, tapi gak apa-apa jadi masukan bagi kami," kata dia.

Habiburokhman pun menyerahkan pembentukan menteri di kabinet kepada Prabowo. Sebab, itu merupakan hak prerogatifnya.

"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa itu secara substansi ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan Beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau. Kita serahkan kepada Beliau," tutur dia lagi.