Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggeruduk Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggeruduk Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) berdemonstrasi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023). Massa buruh mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono soal upah minimum regional (UMR). 

Ketua DPD FSP LEM DKI Jakarta, Yusuf mengatakan, sebagai bagian dari AASB, pihaknya ingin mengingatkan Pj Gubernur DKI bahwa UMR segera dirumuskan. 

"Di dewan kota ini lah dirumuskannya atas rekomendasi dewan pengupahan, diputuskan oleh bapak Pj Gubernur yang terhormat, yang menjabat tanpa dipilih oleh rakyatnya, tapi apakah mewakili suatu rakyat? Tidak," kata Yusuf di Balai Kota, Kamis. 

"Karena upah DKI Jakarta lebih kecil dari wilayah penyangga, di Balai Kota ini dirumuskan, diputuskan Pj Heru yang jadi pejabat tanpa dipilih oleh rakyat, apakah mewakili suatu rakyat? Tidak," tegasnya.

Dia mengingatkan agar Heru tidak bermain-main dengan penetapan UMR. Sebab, pihaknya mengerahkan massa yang berjumlah sekitar 30 ribu orang.

Diketahui, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) turun ke jalan secara serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta.

Dalam aksinya, buruh juga mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Editorial Team