Gibran Dapat Laporan Soal Turunnya Angka Kelahiran dan Pernikahan

29 Okt 2024, 20:15 WIB

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, di Kantor Wapres, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024). (dok. Media Center BKKBN)

Jakarta, IDN Times - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, memenuhi panggilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan itu dia membahas urusan penurunan stunting dan melaporkan sejumlah persoalan terkait turunnya angka kelahiran dan pernikahan.

Dua hal ini merupakan menjadi program kerja di BKKBN. Diskusi dan laporan percepatan penurunan stunting, serta program kerja di BKKBN ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang akan saya laporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata dia, Selasa, (29/10/2024).

1. TFR Indonesia ada di angak 2,1

Seorang ibu hamil, Zulfiadinda Dewi Restu (27) menunjukkan kartu JKN BPJS Kesehatan dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) usai skrining kesehatan di Semarang, Jumat (21/7/2024). (IDN Times/Dhana Kencana)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kelahiran di Indonesia cenderung turun tiga tahun terakhir. Ini diakibatkan angka pernikahan juga menurun.

Pada periode 2010-2015, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada pada angka 2,1 dan rentan waktu 2020-2025 diperkirakan atau diproyeksikan turun menjadi 1,9 dan di 2045 menjadi 1,7.

2. Harus berikan laporan kepada Wapres minimal dua kali setahun

Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin makan siang di retreat menteri di Akademi Militer. (dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Laporan terkait stunting juga disampaikan langsung Wihaji di Kantor Wapres. Menurutnya, BKKBN harus memberikan laporan kepada Wapres minimal dua kali dalam setahun terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rapat ini, Wihaji didampingi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

“Ini saja, kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal dua kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting," kata dia.

3. Ada arahan-arahan dari Gibran sebagai Ketua Pengarah

Pisah sambut dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Auditorium BKKBN (dok. Humas BKKBN)

Dia menjelaskan, pertemuan wapres dan para menteri ini bersifat tertutup. BKKBN juga mendapatkan arahan-arahan dari Wapres terkait percepatan penurunan stunting.

"Saya laporan itu saja, sama tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai Ketua Pengarah (Tim Percepatan Penurunan Stunting). Kebetulan Ketua Pelaksananya BKKBN," katanya.