Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Pengurus Pusat (PP) Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai Golkar (dok. DPP Golkar)
  • Partai Golkar mengadukan Forum Keadilan TV ke Dewan Pers atas tayangan yang dinilai memuat fitnah terhadap Bahlil Lahadalia dan Partai Golkar.

  • Bakumham Golkar menyebut somasi terbuka tidak mendapat permohonan maaf, sementara pihak yang disomasi merespons melalui tim kuasa hukum.

  • Golkar membantah tuduhan terkait Munas 2024 dan berencana melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Agustus 2024

Munas Golkar berlangsung dan Bahlil Lahadalia terpilih sebagai ketua umum. Derek menyebut prosesnya berjalan sesuai aturan internal partai.

Kamis (12/11/2026)

Helvis menyampaikan surat klarifikasi di kantor DPP Partai Golkar. Ia mengatakan Said Didu tidak berniat merendahkan atau menghina Bahlil.

Senin (16/11/2026)

PP Bakumham Partai Golkar mengadukan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers. Laporan tersebut dipastikan telah diterima.

dalam waktu dekat

Bakumham Partai Golkar berencana melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Partai Golkar mengadukan tayangan Forum Keadilan TV yang dinilai memuat fitnah dan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terhadap Bahlil Lahadalia.
  • Who?
    Pengaduan disampaikan PP Bakumham Partai Golkar melalui Derek Loupatty, juru bicara sekaligus kuasa hukum Bahlil.
  • Where?
    Pengaduan disampaikan di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, terkait tayangan pada kanal YouTube Forum Keadilan TV.
  • When?
    Pengaduan disampaikan pada Senin (16/11/2026).
  • Why?
    Golkar menilai tayangan tersebut memuat pembicaraan narasumber yang menyerang nama baik Bahlil dan Partai Golkar.
  • How?
    Bakumham mengajukan pengaduan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Pers dan prosedur pengaduan yang berlaku.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Partai Golkar melapor ke Dewan Pers karena tayangan YouTube Forum Keadilan TV dianggap menuduh dan merugikan Bahlil Lahadalia serta partainya. Derek Loupatty menyampaikan laporan itu. Golkar juga membantah tuduhan tentang Munas. Laporan sudah diterima, dan Golkar berencana membawa masalah ini ke Polda Metro Jaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengaduan Golkar telah diterima Dewan Pers dan ditempuh melalui ketentuan Undang-Undang Pers serta prosedur pengaduan yang berlaku. Langkah ini menyediakan jalur resmi untuk menindaklanjuti keberatan atas tayangan Forum Keadilan TV, sebelum Golkar menyiapkan langkah hukum berikutnya ke Polda Metro Jaya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Partai Golkar resmi mengadukan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers terkait tayangan yang dinilai memuat fitnah terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pengaduan tersebut disampaikan oleh Pengurus Pusat (PP) Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) Partai Golkar pada Senin (16/11/2026).

Juru Bicara Tim PP Bakumham Partai Golkar sekaligus kuasa hukum Bahlil, Derek Loupatty, mengatakan pengaduan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam tayangan Forum Keadilan TV. Menurutnya, terdapat pembicaraan narasumber yang menyerang nama baik Bahlil dan Partai Golkar.

"Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yang kami laporkan itu adalah Forum Keadilan yang telah memposting di kanal YouTube tentang adanya pembicaraan narasumber, berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia," kata Derek di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Derek memastikan laporan tersebut telah diterima oleh Dewan Pers. Ia menyebut langkah itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Pers dan prosedur pengaduan yang berlaku.

"Kami menunggu nanti sikap tindak lanjut dari Dewan Pers untuk kami melakukan langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

1. Golkar sudah layangkan somasi terbuka

Jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelum mengadukan Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Bakumham Partai Golkar mengaku telah melayangkan somasi terbuka kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam penyebaran tuduhan tersebut.

Namun, setelah memberikan waktu tiga hari, Golkar mengaku tidak menerima permohonan maaf dari pihak yang disomasi. Sebaliknya, ada pihak yang justru memberikan jawaban melalui tim kuasa hukumnya.

"Malah ada pihak-pihak yang siap menantang, ada pihak-pihak yang mengirim tim hukumnya untuk menjawab somasi kami. Itu meyakinkan kami bahwa benar, somasi terbuka yang kami sampaikan itu sudah sampai," ujar Derek.

Menurutnya, respons terhadap somasi tersebut justru membantu Bakumham mengidentifikasi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk alamat mereka.

Derek menegaskan, langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk membela Bahlil secara pribadi, melainkan juga menjaga kehormatan dan nama baik Partai Golkar.

2. Golkar bantah tuduhan makar dan kriminalisasi Munas

Jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Derek menilai tayangan Forum Keadilan TV merupakan persoalan serius karena memuat tuduhan seolah-olah Partai Golkar terlibat makar. Selain itu, terdapat tuduhan kriminalisasi dalam proses Musyawarah Nasional (Munas) Golkar hingga terpilihnya kembali Bahlil sebagai ketua umum.

Bakumham membantah keras tuduhan tersebut. Derek menegaskan, Munas Golkar pada Agustus 2024 telah berlangsung sesuai dengan aturan internal partai.

"Kami bantah itu. Kami yakin bahwa semua itu telah berjalan sesuai dengan aturan internal Partai Golkar. Munas itu pada tahun 2024 di bulan Agustus, semua berproses, tidak ada kriminalisasi dari yang dituduhkan terhadap Ketum kami, Bahlil Lahadalia," jelasnya.

Ia menilai tuduhan makar sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi keberlangsungan partai. Menurutnya, tuduhan tersebut menyerang harkat dan martabat Partai Golkar.

Derek juga menyebut sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses Munas 2024 sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan. Di antaranya, Adies Kadir yang saat ini menjabat hakim, Wakil Ketua DPR, serta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

Selain itu, Derek menyebut nama Ace Hasan Syadzily dan Musa Rajekshah yang pernah memimpin DPD Golkar di Jawa Barat dan Sumatra Utara.

"Munas itu peristiwa 5 tahun sekali dan terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi. Ketua-ketua partai DPD Partai Golkar seperti Bang Ace Hasan Syadzily, dulu Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Ada Saudara Musa Rajekshah, Ketua DPD Sumatera Utara. Mereka ini pimpinan-pimpinan Munas. Jadi kami akan siapkan bukti-bukti, akan siapkan saksi-saksi," ujarnya.

3. Golkar siapkan laporan ke Polda Metro Jaya

Jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Tak berhenti di Dewan Pers, Bakumham Partai Golkar juga berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Derek mengatakan pihaknya akan melaporkan persoalan itu ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat.

"Setelah dari Dewan Pers, rencananya kami melakukan upaya hukum yaitu melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya," tegasnya.

Derek mengatakan, pihaknya juga sempat berkonsultasi dengan Dewan Pers mengenai pemberitaan Obor Rakyat. Dalam konsultasi tersebut, Dewan Pers meminta Bakumham mengajukan surat untuk mempertanyakan persoalan terkait.

Di sisi lain, Derek menyayangkan tidak adanya permintaan maaf dari pihak-pihak yang telah disomasi, termasuk tim kuasa hukum mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Sebelumnya, kuasa hukum Said Didu, Helvis, telah merespons somasi Partai Golkar terkait pernyataan kliennya yang dianggap menuding Bahlil terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Helvis menilai somasi Golkar salah substansi dan keliru. Ia menegaskan Said Didu tidak memiliki niat untuk merendahkan atau menghina Bahlil.

"Jadi untuk itu kami sampaikan bahwa klien kami Pak Said Didu tidak ada niat atau tujuan untuk menjelekkan atau menghina bahkan menurunkan martabat dari Ketua Partai Golkar yaitu Pak Bahlil," ujar Helvis saat menyampaikan surat klarifikasi di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (12/11/2026).

Derek menyayangkan respons tersebut karena menurutnya pihak yang disomasi seharusnya menyampaikan permohonan maaf. Ia juga menggambarkan Bahlil sebagai sosok yang pemaaf.

"Harusnya beliau minta maaf lewat kuasa hukumnya padahal Ketum Bahlil itu pemaaf," ungkapnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More