Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter pada Kamis, 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. (dok. BPMI Setpres)
GPCI berharap pimpinan MPR dapat menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto agar proses pembebasan WNI bisa dilakukan secepat mungkin.
"Terkait dengan adanya delegasi kami yang diculik ini, tentu saja mengharapkan melalui Pak Hidayat Nur Wahid selaku pimpinan MPR, dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia, kementerian, dan badan-badan yang terkait dengan penyelamatan warga negara Indonesia, untuk dapat membantu pembebasan delegasi Global Freedom Flotilla dari Indonesia tersebut," kata Ahmad.
Dia menegaskan waktu penahanan sangat menentukan keselamatan para relawan dan jurnalis yang kini ditahan.
"Dan berharap, itu dapat dilakukan dengan secepat-cepatnya, karena dalam posisi ditahan dan diculik, waktu sangat berarti," ujar Ahmad.
Sementara itu, perwakilan GPCI, Irvan Nugraha, mengatakan aksi yang dilakukan tersebut merupakan gerakan masyarakat sipil yang sah dan dilakukan melalui jalur internasional.
"Tentunya, misi ini adalah upaya masyarakat sipil yang sah dan legal ya, melalui jalur perairan internasional yang tentunya dilindungi oleh aturan-aturan," kata Irvan.
Dia berharap pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan ikut memberikan perlindungan kepada WNI yang kini ditahan Israel, sekaligus membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.