Greenpeace Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah

Kritik Greenpeace tersebut didasarkan pada riset terbaru berjudul "Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah". Laporan ini menguraikan dampak krisis iklim terhadap kehidupan delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.

Riset tersebut menunjukkan dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan persentase 41 persen. Selanjutnya, sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan. Adapun 20 persen lainnya menghadapi persoalan terkait akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Temuan tersebut memperlihatkan krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Perubahan kondisi cuaca dan bencana juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan penghasilan, serta membiayai kehidupan sehari-hari.

Greenpeace turut menyoroti kelompok pekerja yang dinilai paling rentan terhadap dampak tersebut, termasuk nelayan dan pekerja gig. Kelompok ini mencakup pengemudi ojek daring serta pekerja lepas yang penghasilannya dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca, perubahan aktivitas ekonomi, dan ketidakpastian pekerjaan.

Ketika cuaca ekstrem menghambat aktivitas mencari nafkah, pendapatan pekerja dapat ikut tertekan. Pada saat bersamaan, kenaikan harga kebutuhan pangan menambah pengeluaran rumah tangga. Kombinasi tersebut membuat dampak krisis iklim terasa langsung dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tempat kerja hingga meja makan.

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga menyoroti klaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026.

Atha mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat, terutama mereka yang menghadapi tekanan ekonomi akibat dampak krisis iklim. Ia menilai angka pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama kondisi kehidupan masyarakat dan konsekuensi aktivitas ekonomi terhadap lingkungan.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.

Menurut Greenpeace, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Tanpa langkah yang memadai untuk menghadapi krisis iklim, kelompok pekerja dan rumah tangga berpenghasilan terbatas berisiko menanggung beban lebih besar akibat bencana dan kenaikan biaya hidup.

Laporan "Besok Harga Naik!" juga mencatat berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Sebagian responden mengurangi pengeluaran, sedangkan lainnya berupaya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri atau mencari sumber pendapatan tambahan.

Sebanyak 57,34 persen responden mengaku memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah dengan potensi penghematan sekitar Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Upaya menambah pendapatan juga dilakukan melalui pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru. Langkah tersebut dipilih oleh 56,79 persen responden, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan. Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan nilai sekitar Rp5 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

Berbagai strategi tersebut menunjukkan masyarakat berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi. Namun, Greenpeace menilai situasi ini sekaligus menggambarkan besarnya beban adaptasi yang harus ditanggung rumah tangga ketika menghadapi tekanan akibat krisis iklim.

Tekanan ekonomi tersebut semakin berat ketika masyarakat harus menghadapi bencana yang berkaitan dengan krisis iklim. Bagi warga terdampak, bencana dapat menimbulkan pengeluaran tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus mengancam kesehatan dan mengganggu akses pendidikan anak-anak.

Greenpeace juga mengkritik sejumlah kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah yang dinilai belum cukup melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika berbagai wilayah menghadapi bencana.

Dalam pandangan Greenpeace, pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran turut memperhitungkan risiko lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat. Penanganan krisis iklim, menurut mereka, tidak cukup dilakukan melalui respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan.

Jeanny mengatakan temuan riset tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan pemerintah perlu melihat dampak krisis iklim dari pengalaman sehari-hari warga, bukan hanya dari indikator pertumbuhan ekonomi.

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” ujar Jeanny.