DPRD DKI Minta Anies Beri Bantuan Uang Tunai pada Warga Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berada di gudang PD Pasar Jaya, Jakarta Industrial Estate (JIEP) Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (29/4). (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pembagian bantuan sosial (Bansos) tahap pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satu hal yang dinilai perlu evaluasi adalah terkait ketepatan waktu pembagian bansos.
Usul tersebut diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Senin (4/5).
1. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu dipertimbangkan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMujiyono menilai ada sejumlah faktor yang membuat Pemprov DKI Jakarta terlambat menyalurkan bansos. Pertama, penyedia bansos terkendala pasokan barang, kedua paket bansos yang telah dikirimkan terlambat datang.
"Perlu kiranya Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi kembali terdapat pelaksanaan bansos warga terdampak COVID-19 dan mempertimbangkan memberi bantuan uang tunai," jelas Mujiyono.
Baca Juga: Jokowi: Data Penerima Bansos Harus Dibuka Secara Transparan!
2. Pemberian uang tunai dinilai memberi sejumlah keuntungan
(Ilustrasi uang) IDN Times/Ita MalauEditor’s picks
Mujiyono menjelaskan, ada sejumlah keuntungan apabila bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah daerah dinilai akan terhindar dari kesulitan menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan pokok warga.
Selain itu, biaya distribusi dan pengemasan bisa dihemat sehingga jumlah bantuan yang diberikan lebih maksimal. Warga penerima bantuan pun dinilai akan memiliki kebebasan menentukan prioritas kebutuhan masing-masing selama pandemik COVID-19 atau virus corona.
"Pemberian dalam bentuk uang tunai akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menghidupkan perekonomian kecil di sekitar tempat tinggalnya seperti warung kecil dan warung makan," jelasnya.
3. Kebutuhan anggaran BLT mencapai Rp714 miliar
Setiap penerima BLT akan mendapat bantuan senilai Rp 600 ribu selama tiga bulan. Dengan tahap pertama pencairan diupayakan sebelum bulan Ramadan. (sofankurniawan/radarmojokerto.id)Dengan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga diasumsikan akan pergi keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok. Mujiyono mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyiapkan protokol COVID-19 di sejumlah lokasi lebih tegas hingga ancaman pencabutan bantuan sosial. Selain itu Pemprov DKI juga diminta tetap melakukan operasi pasar agar harga-harga tetap stabil.
Pemprov DKI juga diminta menganggarkan Rp10,63 miliar untuk penyediaan dua buah masker kain bagi tiap warga. Angka tersebut didapat dari asumsi jumlah warga DKI yang mencapai 11 juta orang.
"Kebutuhan anggaran selama satu bulan pelaksanaan BLT sebesar Rp714.390.534 yakni jumlah penerima sebanyak 1.194.633 orang dikali Rp598 ribu," jelasnya.
Baca Juga: Mensos Hari Ini Rapat dengan Anies, Minta Data Baru Penerima Bansos
Topik:
Berita Terkini Lainnya
