Ketua DPRD DKI: Tidak Ada Sama Sekali Kenaikan Gaji
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memastikan gaji 106 anggota dewan tidak akan naik. Namun ia mengakui ada kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 untuk masyarakat.
"Ini yang perlu diluruskan mengenai narasinya, bahwa tidak ada sama sekali kenaikan gaji, tetapi kalau penambahan kegiatan, iya," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).
Ia mengatakan gaji anggota dewan tak akan naik selama gaji Gubernur Anies Baswedan tak naik. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD.
Pras menjelaskan, aturan itu mengatur bahwa gaji anggota DPRD hanya 75 persen dari gaji gubernur, wakil ketua DPRD 80 persen dari gaji gubernur, dan ketua DPRD sama kedudukan gajinya dengan gubernur.
1. Adanya penambahan kegiatan membuat anggaran RKT naik
IDN Times/Gregorius Aryodamar PPrasetyo mengatakan dengan adanya penambahan kegiatan itu, otomatis ada kenaikan anggaran DPRD dalam RKT 2021. Penambahan kegiatan DPRD dengan konsekuensi anggaran tersebut telah disesuaikan dengan PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD. Kemudian, DPRD DKI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membicarakan mekanisme kegiatan tersebut.
"Di sana lah semua dimatangkan seluruh rancangan program kegiatan DPRD DKI selama satu tahun," jelasnya.
Baca Juga: Bertambah Lagi, 3 Anggota DPRD Lamongan dan 2 Staf Positif COVID-19
2. Evaluasi akhir RKT ada pada Kemendagri
IDN Times/Gregorius Aryodamar PPolitikus PDI Perjuangan itu mengatakan, usul kenaikan RKT 2021 masih bisa batal. Sebab, meski kenaikan disetujui dewan, namun keputusan akhir ada pada Kementerian Dalam Negeri.
"Masih ada evaluasi dari Kemendagri yang merupakan keputusan akhir dari perjalanan panjang proses pembahasan APBD Provinsi DKI," jelasnya.
3. PSI tolak kenaikan gaji anggota DPRD
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Solidaritas Indonesia menolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI hingga Rp8,383 miliar per tahun. Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menilai hal itu tak pantas dilakukan pada masa pandemik COVID-19.
"Kami rasa gak pantas DPRD sebagai wakil rakyat itu mengajukan kenaikan gaji, tunjangan, dan anggaran yang tidak prioritas. Kami sebagai partai dan ini juga berlaku di fraksi menolak usul itu," kata Ketua DPW Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, saat dihubungi IDN Times, Rabu (2/12/2020).
Baca Juga: Giring PSI Pantau Polemik Anggaran RKT DPRD DKI Senilai Rp888 Miliar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
