KPK Baru 3 Kali OTT Tahun Ini, Luhut: Kalau Gak Ada Lebih Bagus!
Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru tiga kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tahun ini. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai hal itu bukan masalah, bahkan lebih baik jika tidak ada OTT KPK.
"Kalau OTT-nya tidak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik," ujar Luhut di Gedung KPK, Selasa (18/7/2023).
Baca Juga: KPK Akui Korupsi di Rutan KPK Ada Sejak 2018 tapi Tak Diusut Tuntas
1. Publik tak perlu bangga dengan OTT yang dilakukan KPK
Firli Bahuri dan Luhut B. Pandjaitan. (IDN Times/Aryodamar)Luhut menilai KPK seharusnya memperkuat pencegahan dan pendidikan antikorupsi, alih-alih OTT. Publik seharusnya tidak bangga dengan OTT yang kerap dilakukan KPK.
"Kita ngapain bangsa ini kita pamer pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu. OTT 50 juta 100 juta. Kau ndak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," ujarnya.
Baca Juga: KPK: Orang yang Menuduh OTT Pengalihan Isu adalah Pro Koruptor!
2. Koruptor yang ditangkap sedikit, bukan berarti KPK gagal
ilustrasi koruptor (IDN Times/Aryodamar)Politikus Partai Golkar itu tidak setuju dengan anggapan bahwa KPK gagal karena sedikit menangkap koruptor. Sebab, sedikitnya jumlah koruptor yang ditangkap menandakan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.
"Saya sangat tidak setuju itu. Kampungan menurut saya, ndeso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap, makin banyak penghematan," ujar Luhut.
Baca Juga: 9 Orang Kena OTT KPK Termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana
3. KPK baru tiga kali OTT KPK sampai Juli 2023
Ilustrasi (IDN Times/Aryodamar)Seperti diketahui, KPK baru tiga kali melakukan OTT hingga Juli 2023. Seluruh tangkap tangan itu terjadi pada April 2023, menjelang lebaran 1444 Hijriah.
Operasi tangkap tangan itu menyeret nama Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Pejabat Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, hingga Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
