KPK Masih Tunggu DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Ilustrasi (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. KPK menilai UU ini akan membuat takut pejabat untuk korupsi.
"Sementara ini kita masih menunggu disahkannya Undang-Undang perampasan aset hasil pidana," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip dalam video yang diunggah ke YouTube KPK.
1. KPK bisa miskinkan koruptor lewat TPPU
Juru Bicara KPK Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)Sementara UU perampasan aset belum disahkan, KPK tetap bisa memiskinkan koruptor lewat penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK yakin hal ini akan membuat kapok koruptor.
"Para koruptor ini kan paling takut untuk dimiskinkan. Oleh karena itu, maka dilakukan perampasan terhadap aset-asetnya," ujar Ali.
Baca Juga: LHKPN Rafael Alun Rp56 M, Tapi Aset yang Disita KPK Lebih dari Rp150 M
2. KPK tahun ini sudah setor Rp154 miliar ke kas negara
Editor’s picks
Juru Bicara KPK Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)Sebelumnya, KPK mengungkapkan telah menyetorkan sekitar Rp154 miliar ke kas negara. Nominal tersebut didapat KPK hasil merampas aset koruptor yang telah divonis bersalah pengadilan.
"Tahun 2023 semester 1, KPK telah menyetorkan Rp154 miliar sebagai uang sitaan dan uang rampasan dari hasil korupsi yang dinikmati oleh para koruptor dimaksud," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan video yang dikutip pada Kamis (29/6/2023).
3. KPK dan Pemerintah dorong DPR segera sahkan RUU Perampasan Aset
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri tiba untuk menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah bersepakat untuk mendorong DPR seger mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang. Hal ini dinilai merupakan salah satu cara agar penyelenggara negara taat memebuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada KPK.
"Kita dan Presiden bersepakat untuk meminta DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU untuk menjadi UU perampasan aset. Saya kira ini menjadi perhatian KPK dan juga Presiden sampaikan tanggal 7 Februari lalu," ujar Firli Bahuri di Istana Negara, Kamis (2/3/2023).
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Mandek, Jokowi: Saya Dorong DPR Lebih dari Sekali
Berita Terkini Lainnya
