Nurul Ghufron Ingin Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Kenapa?
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Ia ingin masa jabatan pimpinan KPK diubah dari empat menjadi lima tahun
"Saya meminta keadilan sesuai UUD 45 Pasal 27 dan Pasal 28 D, agar masa jabatan pimpinan KPK disamakan dengan 12 lembaga negara nonkementerian lainnya," ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (16/5/2023).
Ada tiga alasan mengapa Nurul Ghufron ingin masa jabatan pimpinan KPK diubah jadi 5 tahun. Berikut alasannya:
Baca Juga: Jadi Wakil Ketua KPK Sejak 2019, Harta Nurul Ghufron Naik Rp7,3 M
1. Nurul Ghufron sebut masa pemerintahan di Indonesia itu 5 tahun
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (IDN Times/Aryodamar)Nurul Ghufron merujuk pada Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu mengatur bahwa masa pemerintahan di Indonesia adalah 5 tahun.
"Sehingga semestinya seluruh periodisasi masa pemerintahan adalah 5 tahun," ujar Ghufron.
2. Masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun dinilai tidak adil
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat diskusi dengan media massa di Gedung Juang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (19/11/2021). (IDN Times/Aryodamar)Ghufron menilai, masa jabatan pimpinan KPK yang cuma 4 tahun akan membuat ketidakadilan. Sebab, 12 lembaga nonkementerian punya periode jabatan 5 tahun.
"Karenanya akan melanggar prinsip keadilan sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 (inskonstitusional) jika tidak diperbaiki/disamakan," ujarnya.
3. Masa pimpinan KPK 4 tahun dinilai akan sulit evaluasi RPJMN
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (IDN Times/Aryodamar)Terakhir, Ghufron menyebut, masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun akan membuat sulit melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang lima tahunan.
"Jika program pemberantasan korupsi 4 tahunan akan sulit dan tidak sinkron evaluasi hasil kinerja pemberantasan korupsinya," ujar Ghufron.
Berita Terkini Lainnya
