PSI: Anies Pangkas Target Rumah DP 0 Rupiah Jadi 10 Ribu Unit
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan panggilan video dengan keluarganya saat menjalani isolasi di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020) (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, mengungkapkan bahwa Gubernur Anies Baswedan memangkas target pembangunan rumah DP 0 rupiah dari semula 232 ribu jadi hanya 10 ribu unit rumah susun.
“Di Perda (Peraturan Daerah) RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit,” kata Eneng Malianasari, Jumat (12/3/2021).
1. Ini rincian perubahan target rumah DP 0 rupiah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PEneng merinci, dari target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14 ribu unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.
Sementara di draft perubahan RPJMD yang disusun Anies, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit. Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya.
Baca Juga: Sarana Jaya Tegaskan Proyek Rumah DP 0 Rupiah Tak Tersandung Korupsi
2. PSI ungkap ada perbedaan kriteria penerima manfaat rumah DP 0 rupiah
Editor’s picks
Anggota Fraksi PSI, Eneng Maliasari dan anggota Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Aryodamar)Selain itu, Eneng Malianasari melanjutkan, terdapat perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami. Di Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan. Sedangkan di perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp 14 juta per bulan.
“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit. Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” ucap Eneng.
3. Proyek rumah DP 0 rupiah diklaim gak terganggu kasus korupsi
Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (Twitter.com/pembsaranajaya)Hubungan Masyarakat (Humas) Perumda Sarana Jaya, Yulianita Rianti, menegaskan pihaknya fokus menuntaskan setiap proyek yang sedang digarap. Menurutnya, pemberitaan terkait kasus korupsi yang tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menganggu kegiatan proyek yang sedang berjalan.
"Terutama untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Saat ini Sarana Jaya tetap fokus dalam melakukan pemasaran rumah DP 0 Rupiah, Nuansa Pondok Kelapa, yang telah hadir dan siap memenuhi kebutuhan warga Jakarta akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selain itu, kami juga fokus pada proyek Nuansa Cilangkap yang sedang dalam tahap pembangunan dan akan selesai sesuai dengan target," ujarnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, 6 Saksi Diperiksa KPK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
