Ribut Kenaikan Anggaran RKT 2021 DPRD DKI, Begini Rinciannya
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DRPD DKI Jakarta 2020 hingga Rp888.681.846.000 menjadi perdebatan di DPR. Sebab, semua fraksi dianggap setuju, namun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tiba-tiba menyatakan kepada media menolak hal tersebut.
Anggaran senilai Rp888,681 miliar itu merupakan jumlah untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta, yang terdiri dari pendapatan langsung berupa gaji dan tunjangan, pendapatan tidak langsung, serta biaya sosialisasi dan reses. Jadi, setiap orang mendapat Rp8,383 miliar per tahun.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Positif COVID-19, Ini Reaksi DPRD
1. Tidak semua anggaran RKT masuk ke kantong pribadi anggota dewan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PKetua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan, kenaikan anggaran ini tak semua bakal masuk ke kantong pribadi anggota dewan. Kader Partai Demokrat ini mengatakan, kenaikan pendapatan langsung itu hanya pada tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi.
"Itu sesuai dengan aturan. Tunjangan lain tidak naik. Sisanya, anggaran yang lain buat kegiatan untuk masyarakat," kata dia, Kamis (3/12/2020).
2. Anggota dewan diusulkan dapat Rp2,078 miliar pada 2021
Pemprov DKI Jakarta raih opini WTP dari BPK RI (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Editor’s picks
Mujiyono mengatakan, tunjangan perumahan diusulkan naik dari Rp60 juta menjadi Rp105 juta per bulan untuk setiap anggota dewan. Lalu, tunjangan transportasi naik dari Rp21 juta menjadi Rp35 juta.
"Total kenaikan tunjangan Rp59 juta, dipotong pajak penghasilan, dikali 90 persen, jadinya Rp53 juta," kata dia.
Jadi, pendapatan langsung yang diterima setiap anggota DPRD DKI per bulan sebesar Rp173.249.250 atau Rp2.078.991.000 per tahun. Sehingga, jika dikalikan dengan 106 anggota DPRD DKI, maka total pendapatan langsung untuk seluruh anggota DPRD DKI dalam setahun sebesar Rp220.373.046.000.
3. Anggaran naik disebut untuk masyarakat
IDN Times/Reza IqbalMujiyono menjelaskan, anggaran yang membuat RKT naik berasal dari pos untuk kegiatan pelayanan masyarakat oleh anggota dewan. Anggaran ini tidak diterima langsung oleh anggota DPRD DKI, tapi berada di Sekretariat DPRD DKI.
Kegiatan tersebut contohnya adalah sosialisasi pra-raperda, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi, bimbingan teknis fraksi, hingga kunjungan lapangan komisi.
"Jadi, anggaran kegiatan ini tidak masuk ke kami, tetapi ke pihak ketiga yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD. Tujuan anggaran ini untuk memperkuat kinerja kita dalam menyerapkan aspirasi masyarakat, sehingga kegiatan sosialisasi diperbanyak, kita punya banyak waktu bertemu masyarakat," ungkap Mujiyono.
Baca Juga: Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Rp888 Miliar Berujung Polemik
Topik:
Berita Terkini Lainnya
