Guru Besar UNM Ungkap Tantangan Prabowo Ingin Hukum Tak Pandang Bulu

16 Agu 2025, 17:29 WIB

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 (ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga)

Intinya sih...

Pemerintah perlu memperkuat independensi aparat penegak hukum dan menjamin transparansi dalam penanganan kasus besar.
Penegakan hukum adil menjadi syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional, serta harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 sempat membahas mengenai komitmen penegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Menanggapi pernyataan itu, Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar, menilai, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi Prabowo. Di antaranya adanya gesekan penolakan karena budaya transaksional sudah menjamur, mafia peradilan, hingga hambatan karena kepentingan politik tertentu.

“Adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, bukan hal mudah untuk diubah. Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).

1. Berbagai langkah yang harus ditempuh agar hukum tak pandang bulu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga

Menurut Harris, ada beberapa langkah yang mesti ditempuh agar hukum tak pandang bulu. Pertama, pemerintah perlu memperkuat independensi aparat penegak hukum. Proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau aparat negara, harus benar-benar terbebas dari intervensi kekuasaan.

Kedua, transparansi menjadi kunci. Penanganan kasus besar, seperti korupsi skala nasional harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa menilai sendiri konsistensi pemerintah.

“Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh. Keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” kata ⁠dia.

2. Penegakan hukum adil syarat mutlak keadilan dan stabilitas nasional

ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) ini pun mengapresiasi pidato Prabowo yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.

“Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Harris.

3. Penting disampaikan Prabowo saat awal masa jabatan

Presiden Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidato kenegaraan perdana pada 2025. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Lebih lanjut, Harris menilai, komitmen terhadap hukum tersebut memang penting disampaikan Prabowo pada masa awal pemerintahannya. Sebab, modal politiknya masih kuat dan keinginan publik terhadap perubahan cukup tinggi.

"Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan Presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan," kata dia.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terintegrasi antara semua pemangku kepentingan. Menurut Harris, reformasi hukum tidak bisa hanya digerakkan oleh negara saja. Salah satunya dengan bekerja sama dengan organisasi profesi sebagai penghubung antara sistem hukum dan masyarakat.

"Organisasi profesi hukum memiliki peran penting sebagai pilar pendukung sistem hukum yang berintegritas. Mereka bisa memperkuat standar etik advokat, memastikan kompetensi profesional tetap terjaga, serta ikut aktif memberi masukan terhadap regulasi yang tengah dibahas pemerintah dan DPR,” kata Harris.