Hadiri Forum CRIF, Pramono Dorong Pengurangan Emisi Karbon di Jakarta

Pramono menjelaskan, salah satu bentuk nyata yang diambil adalah kebijakan mewajibkan seluruh pegawai Pemprov DKI Jakarta menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, sebagai upaya mengurangi emisi serta meningkatkan penggunaan angkutan umum. 

“Maka kenapa kemudian semangat untuk menggunakan transportasi umum itu secara serius kita benahi, dan seperti hari Rabu ini saya melihat keseriusan kesungguhan teman-teman ASN untuk memanfaatkan fasilitas publik itu sekarang sudah terjadi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi. Tidak hanya hari Rabu saja, mungkin juga akan menjadi hari-hari lain,” kata dia. 

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam mengembangkan transportasi berkelanjutan, melalui perluasan jaringan transportasi umum dengan membuka rute baru dari PIK ke Blok M sebagai bagian dari strategi penurunan emisi. 

“Secara khusus, besok saya juga akan membuka trayek baru dari PIK ke Blok M. Tujuannya itu tadi, mengurangi emisi. Dan itu dilakukan secara menyeluruh dan karena kita melakukannya secara terencana dan sungguh-sungguh, banyak usulan yang masuk ke saya secara langsung untuk mengusulkan trayek-trayek baru yang padat. Misalnya, yang kebanyakan arahnya ke Blok M,” ujarnya. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui pernyataan yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan SafrizalZA menyatakan, Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap isu perubahan iklim.

Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025 - 2045, yang menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu prioritas, termasuk juga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) oleh pemerintah daerah (pemda). 

“Ini dalam RPJN kita dan sudah diharmonisasikan oleh Bappenas menjadi dokumen yang kemudian juga harus dilaksanakan atau diatur dalam RPJPD. Peran bapak gubernur, bapak bupati, bapak walikota, ini sangat penting dalam mendorong perencanaan climate resilient,” tutur Syafrizal. 

Sebagai bentuk tindakan nyata, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan, dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. 

Selain itu, Kemendagri juga telah memberikan arahan guna mendukung program perubahan iklim melalui tiga inisiatif utama, yakni pengendalian polusi, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sampah. 

Forum CRIF 2025 secara resmi dibuka hari ini dengan dihadiri lebih dari 300 peserta yang berasal dari berbagai kota dan pemerintah daerah di Indonesia maupun mancanegara, serta mitra dari Asia-Pasifik dan Eropa, guna mendorong percepatan aksi ketahanan iklim di wilayah perkotaan. 

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi menjelaskan, dalam mengimplementasikan aksi iklim, dibutuhkan juga keberanian para pemangku kepentingan di kota percontohan. Menurutnya, kota-kota tidak sebatas sebagai penonton, melainkan bisa menjadi responden pertama dalam menghadapi krisis iklim. 

“Melalui Climate Resilience and Innovation Forum, kami mendorong dan memperkuat dan memberdayakan pemerintah daerah dengan alat, pengetahuan, know-how, dan kemitraan yang diperlukan untuk memimpin dengan ambisi iklim,” tutur Bernadia.