Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, mengaku kecewa dengan naiknya harga BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah tidak mendengar suara rakyat dengan kebijakan tersebut.
"Kami kecewa dengan keputusan tersebut. Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Minggu (4/9/2022).
Mulyanto mengatakan, masyarakat kurang mampu akan menderita dengan naiknya harga BBM subsidi. Sementara, kata dia, pengguna mobil mewah tetap bisa menikmatinya.
"Perkiraan saya, harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiplier effect-nya," ujar dia.
Menurut dia, kenaikan harga BBM subsidi akan memunculkan orang miskin baru di Indonesia. Dia pun memberikan catatan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
"BLT yang diberikan tersebut untuk the bottom of pyramide (orang miskin terbawah). Sementara, dengan bergesernya garis kemiskinan, karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru yang sebelumnya ada di garis kemiskinan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengumumkan, BBM yang mengalami kenaikan harga adalah Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, sedangkan Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
"Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022).
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjelaskan, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, dalam hal ini adalah menaikkan harga BBM.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
Dia mengatakan, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kalangan mampu.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ucapnya.