Heboh Fenomena LGBT di Lingkungan TNI-Polri, Warganet Gaduh di Medsos

ICJR dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa sanksi pada anggota TNI dan Polri atas dasar orientasi seksualnya, adalah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi negara.

"Institusi negara menindak personel berdasarkan orientasi seksual, hal ini diketahui melalui beberapa tindakan represif institusi TNI/Polri terhadap kelompok minoritas orientasi seksual. Munculnya kembali pembahasan ini dimulai dari pertanyaan dari Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA), yang mengungkapkan adanya kelompok LGBT di tubuh TNI dan Polri," tulis Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Oktober 2020.

Erasmus mengatakan diskriminasi atau pembedaan perlakuan jelas melanggar hukum dan konstitusi negara, termasuk diskriminasi terhadap LGBT. Menurut dia, konstitusi telah menegaskan beberapa hak yang dimiliki warga negara, terkait kasus ini termasuk di dalamnya hak atas privasi, ekspresi, dan paling penting perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

ICJR merekomendasikan pada MA, TNI, dan Polri untuk mengkaji ulang pernyataan-pernyataan stigma dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kemudian juga menghapuskan semua kebijakan internal yang memberikan stigma pada kelompok minoritas tertentu, salah satunya berbasis orientasi seksual.

"Lebih lanjut menganulir keputusan represif yang diberikan kepada anggota internalnya yang telah atau sedang dalam proses sanksi berbasis atas kebijakan yang diskriminatif," ujar Erasmus.

Cuitan ini membuat banyaknya percakapan di dunia maya antara satu warganet dengan yang lainnya. Hingga pukul 11.30 WIB, cuitan tersebut sudah disukai 930 pengguna Twitter dan dikomentari 130 warganet lainnya.

"Lo tau ga si kalo setiap institusi/perusahaan tu punya nilai nilai aturan sendiri, misal visi misi dll? ya kalo orangnya dah ga sejalan sama value perusahaan/institusi itu, dia punya hak untuk ngecut dong. Ga cuma Polri doang, ku yakin tiap perusahaan/institusi bakal gt jg," cuit akun @bxnmajexisuxlaxa yang telah disukai 199 orang.

Argumen warganet ini kemudian dibalas dengan pandangan lain yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia mengatur Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dan mbaknya tau ga sih di UUD pasal 28 tentang HAM, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan pengertian warga negara adalah orang2 bangsa asli dan orang2 bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Bukan 'warga negara adalah orang Indonesia yang heteroseksual'," cuit akun @ChxEoxxok.

Sementara, salah seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya menyayangkan sikap institusi TNI dan Polri yang melakukan diskriminasi pada personelnya, karena bisa saja mereka sudah bekerja dengan baik dan punya prestasi.

"Itu institusi negara, yang seharusnya memberlakukan semua warga negara, bahkan anggotanya, setara di mata hukum," kata dia kepada IDN Times, Minggu (1/11/2020).

Kasus LGBT di instansi aparat penegak hukum memang belakangan menjadi buah bibir. IDN Times mencatat kasus ini terjadi di institusi TNI danPolri.

Salah satu kasus yang terjadi di kepolisian memang berujung pada penonaktifan Brigadir Jenderal berinisial EP di institusi Polri. Bahkan, Polri menyatakan kasus ini adalah perbuatan yang tercela.

"Hasil keputusannya bahwasanya pertama perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perilaku tercela," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono dalam keterangan pers di Mabes Polri, Rabu, 21 Oktober 2020.

Awi menjelaskan kasus ini sudah ditangani Polri sejak awal 2020 dan pilihan tersebut diambil berdasarkan hasil keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 31 Januari 2020.

Bahkan, Awi menyebutkan, Brigjen EP diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan atas kasusnya ini selama satu bulan.

“Pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan,” kata dia.

Tak hanya itu, jenderal bintang satu tersebut juga harus meminta maaf pada institusi Polri.

"Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan kepada di depan sidang KKEP dan atau kepada pimpinan Polri, atau pihak-pihak yang dirugikan," ujar Awi.

Polri juga mengambil sikap Brigjen EP dengan memindahkan jabatannya selama beberapa tahun akibat kasus LGBT ini. "Terakhir yang bersangkutan dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi, selama tiga tahun," pungkas Awi.

Polri juga akan melakukan evaluasi terkait kasus LGBT di lingkungan kepolisian.

Sementara, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan juga blak-blakan membuka fakta fenomena LGBT di lingkungan TNI Polri. Burhan mengatakan ada kelompok baru persatuan LGBT TNI-Polri yang dipimpin seorang prajurit TNI berpangkat sersan.

Hal ini disampaikan dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual kepada hakim militer se-Indonesia, yang digelar pada Senin, 12 Oktober 2020. Burhan mengatakan fenomena itu diketahui saat berdiskusi di Markas Besar Angkatan Darat.

"Agak unik yang disampaikan oleh mereka kepada saya, yakni masalah mencermati perkembangan LGBT, ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok baru persatuan LGBT TNI-Polri, pimpinannya sersan, anggotanya yang letkol, ini unik," ujarnya disiarkan di saluran YouTube Mahkamah Konstitusi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Bahkan, Burhan teringat saat pertama kali menyidangkan kasus LGBT pertama di lingkungan TNI pada 2008. "Saya tidak menghukumnya, tetapi saya perintahkan dalam putusan itu supaya komandannya itu mengobatinya sampai sembuh," kata dia.