Heboh WNA Punya e-KTP, Sandiaga: Jangan Ada Penggelembungan Suara

27 Feb 2019, 18:03 WIB

IDN Times/Fitria Madia

Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno meminta semua pihak untuk menahan diri terkait masalah Kartu identitas milik Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Cianjur yang mirip KTP elektronik (e-KTP) yang membuat heboh masyarakat.

Kartu identitas tersebut ternyata memang e-KTP yang khusus dimiliki WNA yang sudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sangat mirip dengan identitas WNI.

Apa respons Sandiaga terhadap isu yang tengah panas dibahas publik ini?

1. Sandi berharap Pemilu 2019 tak dicederai masalah kecurigaan e-KTP

IDN Times/Fitria Madia

"Yah harus kita cermati jangan sampai ini pemilu yang diharapkan masyarakat dilakukan dengan jujur adil dicederai atau dicoreng oleh kecurigaan masyarakat ada WNA yang memiliki e-KTP, yang akhirnya, dengan KTP-e itu bisa ikut mencoblos," kata Sandiaga di GOR Bulungan di Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Antara, Rabu (27/2).

Menurut dia, yang lebih penting dari itu semua adalah penyelenggaraan Pemilu 2019 yang harus berjalan jujur dan adil.

2. Waspadai penggelembungan suara

IDN Times / Aan Pranata

Sandi meminta semua pihak agar jangan saling menyalahkan. Dia juga meminta Pemerintah memperhatikan dengan seksama agar pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019, hanya dilakukan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan.

"Jangan sampai ada penggelembungan suara, jangan ada penyalahgunaan dari identitas tersebut. Pastikan pemilu ini jujur adil. Dan kita pastinya menjunjung tinggi netralitas penyelenggara pemilu, jangan sampai ada ketidaknetralan penyelenggara pemilu," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

3. Sandi imbau pendukungnya tidak menyerang kubu lawan

IDN Times/Imam Rosidin

Dia juga mengimbau kepada pendukungnya untuk selalu menyampaikan dan menjaga kesejukan dalam setiap kampanye. Sandiaga tidak ingin pendukungnya keluar dari tema kampanye selain sektor ekonomi dan jangan sampai menyerang pihak sebelah.

Dia selalu mengingatkan kalau Pilpres ini harus dirajut dengan kebangsaan, jaga keberagaman, dan kalau ada aspirasi itu sampaikan dengan baik. Serta tidak saling menjatuhkan dan tidak saling menyebarkan ujaran-ujaran yang bisa dianggap menyerang pihak lawan.

4. KPU klarifikasi isu WNA punya e-KTP dan bisa ikut pemilu

Dok. KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi soal viral Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu dipastikan oleh KPU tidak benar adanya, karena pihaknya telah memverifikasi kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam e-KTP yang viral tersebut lewat Kartu Keluarga (KK).

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, sangat tidak mungkin WNA memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

“Kemudian kita pastikan lagi di KK-nya, jadi KK atas nama Bahar, artinya NIK tadi yang kami sebutkan atas nama bapak Bahar. Kemudian yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT, atas nama Bahar,” kata Viryan di kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).