Ini Titah Luhut untuk Penanganan Banjir di Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi (Dok. Kemenko Marves)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar penanganan banjir Jakarta dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu, tengah dan hilir.
Menurutnya, pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) dan Bendungan Sukamahi yang terletak di hulu Sungai Ciliwung sudah baik.
"Menurut saya sudah paten. Selama sudah terpadu, tidak ada masalah,” kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).
Pembangunan kedua bendungan ini sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Nomor 152, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020.
Baca Juga: KI Perintahkan Pemprov DKI Beri Semua Informasi soal Penanganan Banjir
1. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi bisa mengurang banjir sampai 11,9 persen
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi (Dok. Kemenko Marves)Mengacu pada data rekapitulasi debit banjir periode ulang 50 tahunan, setelah pembangunan selesai kedua bendungan akan mampu mereduksi banjir sebesar 11,9 persen. Secara total, kapasitas tampung air adalah 7,73 juta m3 dan luas genangan 44,63 hektar sehingga diharapkan dapat mengurangi banjir hingga 127,22 m3/detik.
"Kalau dibuat summary, sungai kita di Jakarta hanya memiliki daya tampung sebanyak 2.300 m3, tapi kalau cuaca sedang ekstrem debit air bisa mencapai 3.300 m3. Selisihnya mencapai 1.000 m3," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada kesempatan yang sama.
2. PR lain pemerintah untuk banjir di ibu kota
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi (Dok. Kemenko Marves)Kedua proyek bendungan ini memerlukan dukungan pemerintah untuk mengurangi run off debit air. Seluruh pimpinan yang hadir sepakat untuk dilakukan pembuatan sumur resapan, seperti di daerah milik jalan (damija) sepanjang jalan tol supaya air tidak dialirkan secara langsung ke sungai, tetapi dibuat sumur resapan setiap 50 sampai 100 meter.
Editor’s picks
Selain itu, Luhut juga meminta agar pengendalian banjir melibatkan universitas untuk melakukan riset lebih lanjut. "Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian masalah banjir dari tengah dan hilir," kata Luhut.
Baca Juga: Bosan Dituding Jadi Biang Banjir Jakarta, Bogor Segera Bangun Waduk
3. Cara kerja Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi berbeda dengan bendungan lainnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi (Dok. Kemenko Marves)Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan sister dam bendungan kering atau dry dam yang pertama kali dibangun di Indonesia.
Berbeda dengan bendungan pada umumnya, kedua bendungan ini difungsikan sebagai penahan air atau pengendali banjir Jakarta. Dibangun tanpa turbin atau pintu air, bendungan baru akan digenangi air pada musim hujan dan kering selama musim kemarau.
"Ibaratnya dia nahan air dengan lubang yang lebih kecil atau dialirkan melalui bottleneck supaya bisa menahan air dan mengurangi banjir," sebut Menteri PUPR Basuki.
4. Dihadiri sejumlah pejabat pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memantau proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi (Dok. Kemenko Marves)Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Tranportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air.
Turut hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan, dan Bupati Bogor Ade Yasin.
Baca Juga: Banjir Jakarta dan Kebijakan Pemprov DKI yang Dikritik Habis-habisan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
