Mahfud MD: Tiap WNI Dapat Rp20 Juta per Bulan Jika RI Dikelola Benar
IDN Times/Irfan Fathurochman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan banyak politikus bobrok di Indonesia. Meski secara kebijakan hukum benar, namun banyak moral politikus yang bermasalah. Dampak dari moral politikus yang bermasalah itu merugikan bangsa Indonesia.
“Politisi banyak yang bobrok, tidak semuanya, tapi banyak. Maka kedaulatan diperdagangkan melalui hukum. Dibuat kebijakan yang secara hukum benar, tapi secara moral itu merongrong kelangsungan negara, merongrong kedaulatan negara. Kan itu yang banyak terjadi sekarang,” kata Mahfud di Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/11).
Baca Juga: Diupah Rp80 juta, Pengantar Sabu Suruhan Politikus NasDem Diciduk BNN
1. Karena masalah utang dan korupsi
IDN Times/Irfan FathurochmanPermasalahan bobroknya moral politikus di Indonesia terjadi karena banyaknya utang dan korupsi.
“Menurut perhitungan seandainya Indonesia dikelola dengan benar dan bersih dari korupsi, setiap kepala di Indonesia setiap bulan dapat uang Rp20 juta per kepala, gratis, dari kekayaan alam,” kata Mahfud.
2. Perlunya pendidikan Pancasila
IDN Times/Irfan FathurochmanEditor’s picks
Untuk mengatasi bobroknya moral politikus Indonesia itu, Mahfud menyarankan, ke depan pendidikan Pancasila dan ideologi di dunia pendidikan terus digalakkan. Terutama untuk partai politik.
“Karena politik itu jadi semua hulu kebijakan negara kalau rekruitmen politiknya jelek, bahan yang muncul dari proses politiknya jelek, maka negara ini juga akan jelek,” kata pakar hukum tata negara itu.
3. Kebijakan Indonesia yang sering 'dijual'
IDN Times/Irfan FathurochmanMahfud menyoroti perbedaan antara Indonesia dan Malaysia untuk produk bahan bakar minyak. Di Indonesia misalnya, terdapat Petronas dan Shell, namun di Malaysia tidak ada Pertamina.
Meski menggunakan kebijakan investasi yang sama, yakni perjanjian internasional WTO 1984, namun kedua negara menggunakan asas berbeda, yakni asas perlindungan kepentingan bangsa yang tidak dipakai Indonesia. Penjelasan paling rasional, menurut Mahfud, adalah karena adanya kolusi dan kebijakan yang dijual.
“Ini yang nyusun undang-undang, kebijakan negara, orang pintar atau bodoh. Dibilang bodoh juga tidak, gak mungkin orang Indonesia bodoh. Dugaan yang paling rasional ya kolusi. Kebijakan-kebijakan kita itu banyak dibeli. Mental kita yang bobrok. Birokrasi kita menjual kebijakan-kebijakan kita itu,” kata Mahfud.
Pak Mahfud, mau dong dapat Rp20 juta per bulan.
Baca Juga: Pencabutan Hak Politik Warga Negara, Bagaimana Aturannya?
Berita Terkini Lainnya
