Herman Hery Komisi III Minta Kapolri Baru Gaspol Keadilan Restoratif

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, pendekatan keadilan restoratif seharusnya bisa lebih dikedepankan untuk memenuhi keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. 

Selain itu, kebijakan calon kapolri harus relevan dengan upaya mitigasi ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Tim ahli dari calon kapolri juga sudah menyerahkan makalah kepada Komisi III yang isinya arah serta kebijakan kapolri ke depan. Makalah ini akan dipelajari anggota Komisi III sebagai bahan untuk uji kelayakan dan kepatutan yang akan berlangsung hari ini, Rabu.

“Saya berharap arah dan kebijakan calon kapolri yang tertuang dalam makalah selaras dan relevan terhadap tantangan nasional yang dihadapi bangsa Indonesia, salah satunya terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam memasuki revolusi industri 4.0,” ujar pria kelahiran Flores, 20 November 1962.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri. Hal itu sesuai dengan Surat Presiden (Surpres) yang diantarkan Menteri Sekretariat Negara Pratikno ke pimpinan DPR pada Rabu, 13 Januari 2021.

Usai menyerahkan makalah calon Kapolri pada Selasa, 19 Januari 2021, Listyo akan menjalani fit and proper test dengan Komisi III DPR hari ini pukul 10.00 WIB.

Listyo merupakan lulusan Angkatan Kepolisian (Akpol) 1991. Dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting saat bertugas di wilayah Jawa Tengah, di antaranya Kapolres Pati, Wakapoltabes Semarang, dan Kapolres Solo.

Pada 2012, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Listyo dirotasi ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri. Kemudian, pada 2013, Sigit kembali dirotasi menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulawesi Tenggara. Hingga akhirnya pada 2014, Listyo dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi.

Pada 2016, Listyo bertugas sebagai Kapolda Banten. Namun, saat dilantik, dia mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, karena beragama Nasrani. Kendati, Listyo tetap dapat mengemban tugasnya dengan baik hingga 2018, berkat meminta dukungan terhadap kalangan ulama.

Pada 2018, Listyo pun mendapat kenaikan pangkat menjadi Irjen. Selang 13 hari kemudian atau tepatnya 13 Agustus 2018, Listyo menjadi Kepala Divisi Propam Mabes Polri.