HMI MPO: PPKM Darurat Cerminan Kegamangan Pemerintah

19 Jul 2021, 21:13 WIB

Suasana penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung pada Senin (5/7/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Affandi Ismail menilai, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak efektif.

"Menurut saya bahwa termasuk PPKM Darurat ini merupakan cerminan kalau saya, kegamangan. Kalau memang pemerintah kita serius di dalam menangani COVID-19, kemudian di internal pemerintah pusat juga, rezimnya Jokowi ini satu suara, lalu kemudian kebijakan itu juga mampu terdistribusikan dengan baik sampai ke daerah, ya menurut saya kenapa tidak lockdown saja," ujar Affandi, saat dihubungi, Senin (19/7/2021).

1. Affandi sebut PPKM Darurat kebijakan pemerintah untuk menghindari lockdown

Suasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Affandi menilai kondisi Indonesia sekarang ini akan lebih baik bila pada 2020 pemerintah melakukan lockdown. Dia menduga pemberlakuan PPKM Darurat adalah cara pemerintah untuk menghindari 'tanggung jawab' kepada warga.

"Rancunya juga bahwa kan saya curiga, PPKM Darurat ini menghindari, pemerintah mencoba untuk menghindari istilah lockdown itu. Jadi kalau karantina wilayah atau lockdown, maka tentu pemerintah, dalam hal ini khususnya pemerintah pusat pasti punya tanggung jawab untuk bagaimana kemudian memenuhi segala kebutuhan pokok dari warga negaranya, termasuk juga binatang peliharaan, kan gitu," kata dia.

"Tetapi, ya kita melihat bahwa PPKM ini adalah istilah kebijakan untuk itu. Jadi padahal mestinya, ini kan sebenarnya kita akan berulang ke awal ini (Maret 2020)," imbuh Affandi.

2. Affandi sebut pemerintah kebingungan dan gagal menekan laju COVID-19

Ilustrasi PPKM Darurat. IDN Times/ istimewa

Affandi menyebut kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Angka kematian akibat virus Corona ini, lanjutnya, juga masih bertambah.

"Jadi kalau menurut saya bahwa pemerintah sekarang ini kan semakin jelas terlihat kebingungannya di dalam persoalan penanggulangan di dalam COVID-19 ini," ujarnya.

Affandi kembali menyarankan agar pemerintah melakukan lockdown. Sebab, PPKM Darurat, menurutnya, bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menghadapi varian Delta yang masuk ke Indonesia.

"Karena itu tadi, di sisi yang lain komitmen pemerintah kita setengah hati di dalam menghidupi, memenuhi kebutuhan rakyat dengan PPKM ini. Di sisi yang lain mereka membuka arus pekerja asing untuk masuk ke Indonesia," kata dia.

3. Luhut Binsar minta maaf karena penanganan pandemik belum optimal

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang dipercaya Presiden Joko Widodo memimpin PPKM Darurat, meminta maaf bila masyarakat menganggap PPKM Darurat belum maksimal.

"Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Luhut menambahkan PPKM Darurat diberlakukan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 varian Delta. Dia mengakui banyak warga yang terdampak secara ekonomi karena pemberlakuan PPKM Darurat ini.

"Tujuan dari PPKM ini untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penularan dari varian Delta yang saat ini melanda kita. Yang sama-sama kita ketahui, tujuh kali lebih menular, saya ulangi tujuh kali lebih menular dibandingkan varian sebelumnya," kata Luhut.

Luhut mengklaim dirinya bersama para menteri dan kepala instansi terkait terus bekerja keras untuk menekan laju penyebaran varian Delta. Pemerintah segera memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.